Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tingkatkan Sinergi Hadapi Resesi

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Ancaman resesi 2023 harus disikapi pemkab dengan melakukan perencanaan yang matang untuk kesejahteraan masyarakat. Analis Kebijakan Prakarsa Jawa Timur, Dr Madekhan Ali, mengatakan, salah satu langkahnya, menjaga daya beli masyarakat.

 

Pemkab harus ikut memantau produksi dan tata niaga komoditas pertanian. Sehingga, tidak ada upaya spekulan memanfaatkan situasi kerawanan komoditas bahan pokok. Sebab, dampaknya bisa merugikan petani dan konsumen.

 

Selain itu, lanjut dia, pemkab harus mendukung upaya pemerintah pusat dengan berbagai fasilitas kemudahan. Baik perizinan, akses modal, sampai pemasarannya. “Pemkab harus proaktif dalam mendukung program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

 

Dia juga menyarankan pemkab menyiapkan plafon anggaran bantuan sosial. Selain mendukung skema bansos pemerintah pusat, juga dimaksudkan untuk menjamin warga agar tetap mampu berobat, bersekolah, dan membiayai kebutuhan sehari-hari.

 

Menurut Madekhan, pemkab harus segera memikirkan alokasi anggaran subsidi untuk program operasi pasar murah dan meminimalisasi anggaran aparatur  yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

 

“Kemiskinan masal yang terjadi akibat krisis ekonomi, bila negara tidak hadir dengan kebijakan yang berpihak, maka kemiskinan akan berubah menjadi gejolak sosial,” terangnya.

 

Madekhan menambahkan, sektor industri jangan sampai berdampak pada PHK. Meski krisis 2023 diprediksi tidak separah 1998 dan 2008, negara lebih siap dengan berbagai kebijakan strategis. Antisipasi harus ditingkatkan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. (rka/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Siapa yang Berhak Mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Siapa yang Berhak Mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Peserta yang memenuhi syarat bisa memperoleh uang tunai sebesar 60 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan, paling lama enam bulan, serta akses informasi lowongan dan pelatihan kerja.

Kena PHK Jangan Panik, Pekerja Bisa Mengakses JKP dengan Batas Pengajuan Enam Bulan

Kena PHK Jangan Panik, Pekerja Bisa Mengakses JKP dengan Batas Pengajuan Enam Bulan

Di tengah laporan 63.789 pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026, pemahaman mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi penting. Program ini menyediakan perlindungan bagi pekerja yang memenuhi persya

Januari-September 2026, Sebanyak 6.154 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK

Januari-September 2026, Sebanyak 6.154 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK

Jawa Timur masuk tiga besar provinsi dengan jumlah pekerja yang melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumla

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer