Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji Perangkat Desa tak Berubah

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Gaji kepala desa dan perangkat dipastikan tidak naik tahun depan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamongan, M Zamroni, menjelaskan, penghasilan dalam bentuk gaji bulanan didapatkan dari alokasi dana desa (ADD).

 

Tahun depan, ADD di Lamongan tidak naik karena dana alokasi umum (DAU) murni dari pusat mengalami penurunan hingga Rp 200 miliar. Menurut Zamroni, nilai ADD tahun ini Rp 152 miliar. Nilai tersebut tetap sama di tahun depan.

 

‘’Tahun ini kita ada kenaikan yang cukup besar dan tahun depan tidak ada kenaikan. Tapi, nilainya disamakan dengan tahun ini. Sehingga besaran gaji yang diterima sama,” jelasnya.

 

Menurut Zamroni, dana transfer ke daerah murni terjadi penurunan. Sementara DAU yang sudah diatur, tidak bisa digunakan kegiatan lain. Daerah menerima dari dana perimbangan 10 persen yang nantinya untuk penghasilan kades dan perangkat.

 

Selain untuk penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat, juga untuk tunjangan BPS, operasional BPD, pemdes, dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD).

 

Berdasarkan PP 11/2019, besaran siltap kades ditetapkan Rp 3 juta, sekretaris desa Rp 2,2 juta, dan perangkat lain Rp 2 juta per bulan. Menurut dia, siltap ini di luar pendapatan dari aset desa. Pengelolaan aset dilakukan masing-masing desa untuk tambahan tunjangan.

 

Zamroni menambahkan, besaran ADD tidak sama di masing-masing desa. Namun, nilai siltap dipastikan sama untuk seluruh perangkat. “Kalau bengkok dan lain-lain untuk tambahan tunjangan, bukan siltap,” jelasnya. (rka/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menuntaskan pencairan 100 persen alokasi Dana Desa (ADD) non-Siltap atau di luar penghasilan tetap perangkat desa.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Sejumlah pemerintah desa (pemdes) mengajukan evaluasi rancangan peraturan desa (raperdes) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (P-APBDes) guna memenuhi penghasilan tetap (siltap).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer