Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinas PMD masih Tunggu Juknis
LAMONGAN, Radar Lamongan - Kabar gembira bagi pemerintah desa (pemdes) di Lamongan. Tahun depan, pemerintah pusat berencana menaikkan pagu dana desa (DD) di Lamongan sekitar Rp 23 miliar. Hal itu sesuai informasi yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamongan, yang memperkirakan jatah pagu DD bakal naik menjadi Rp 407 miliar dari sebelumnya sekitar Rp 384 miliar.
Kepala Dinas PMD Lamongan M. Zamroni mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan, karena petunjuk teknis (juknis) belum turun. Biasanya, terang dia, penetapan jumlah DD ini akan disusul dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemanfaatan atau kegunaannya. Namun, hingga kini Zamroni memastikan, belum menerima aturan terperinci mengenai jumlah besarannya.
‘’Informasinya memang gitu (naik) tapi kenaikan ini peruntukannya apa dan skema pemanfaatan bagaimana masih menunggu PMK,” jelasnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Lamongan.
Zamroni mengatakan, dana desa ini murni digunakan untuk pembangunan desa. Yakni pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun pariwisata. Menurut dia, pemanfaatan DD ini sudah ditetapkan oleh pusat. Sehingga, dipastikan anggaran untuk pemulihan ekonomi paska Covid-19 tetap ada.
Salah satunya untuk bantuan langsung tunai (BLT) DD yang tidak terkaver dana dari Kementrian Sosial. Apalagi, saat ini, pemerintah pusat terus memberikan dukungan dalam pemulihan ekonomi imbas dari kenaikan harga BBM.
‘’Sebesar 25 persen maksimal digunakan untuk BLT DD bagi warga kurang mampu,” katanya.
Zamroni menuturkan, jika PMK sudah turun, maka pihaknya akan segera mensosialisasikan ke desa. Sehingga,penggunaan DD ini bisa tepat guna dan sesuai dengan aturan pusat. Harapannya dukungan dari pusat ini bisa digunakan sebaik mungkin dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.
‘’Saya berharap desa lebih hati-hati dalam penyusunan APB-Des nanti, supaya pembangunan ini bisa merata,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemanfaatan DD tahun ini ada tiga fokus utama. Meliputi penggunaan dana untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pendirian, pengembangan, dan pengelolaan badan usaha desa. Pengembangan desa wisata dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Kedua untuk program prioritas nasional seperti perbaikan SDGs, ketahanan pangan, pencegahan dan penurunan stunting.
‘’Serta penggunaan dana untuk mitigasi bencana alam dan non-alam,’’ terangnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



