Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koordinator PKH Lamongan Dwi Hary Mulyono menuturkan, berkurangnya jumlah penerima terjadi setiap tiga bulan. Sebab, diakuinya, setelah penyaluran akan dilakukan evaluasi.
‘’Jika dirasa sudah mampu, maka bantuan akan dialihkan kepada yang membutuhkan,’’ ucap Hary kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (26/8).
Dia mencontohkan, KPM anaknya sudah lulus SMA. Maka bantuan akan diberhentikan otomatis. Kecuali keluarga tersebut memenuhi komponen lain sehingga bisa dialihkan.
‘’Semuanya akan diverifikasi secara berkala. Setelah menerima bantuan kemudian pendamping akan mengkroscek untuk memastikan komponennya masih ada,” imbuhnya.
Hary mengatakan, kuota jumlah KPM ada dari pusat. Sehingga, ketika ada usulan baru, maka tetap menunggu verifikasi dari Kemensos. Hary menyebut untuk nominalnya masih sama dari sebelumnya.
Meliputi ibu hamil mendapatkan Rp 3 juta satu tahun, anak usia dini Rp 3 juta, anak sekolah SD Rp 900 ribu. Sedangkan, anak sekolah SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta, lanjut usia di atas 70 tahun Rp 2,4 juta, dan disabilitas berat Rp 2,4 juta.
Terkait komponen, Hary mengkaui tidak ada tambahan. Sebab, kebijakan tersebut langsung dari kementerian. Sedangkan, daerah hanya menindaklanjuti. Selain itu, harapannya untuk penerima yang sudah mampu bisa melaporkan ke pendamping agar bantuan bisa tepat sasaran.
‘’Kalau memang sudah mampu sebaiknya melaporkan supaya bisa dialihkan ke yang lebih membutuhkan,” pungkasnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




