Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat tersebut memberikan pertimbangan, agar tidak terjadi kesalahan kebijakan. ‘’Perlu kita rundingkan bersama antara tokoh masyarakat, eksekutif dan DPR,’’ tutur Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Somad kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (17/8).
Dia mengaku akan mengawali sharing dengan internal komisi. Selanjutnya, terang dia, akan disepakati perlunya turun ke lapangan atau mengundang tokoh desa. Sehingga, bisa menceritakan kondisi di sana.
‘’Sesuai dengan peraturan yang ada, memang bisa mengusulkan untuk pemekaran wilayah itu, dengan berbagai pertimbangan,’’ ujarnya.
Dia menilai, jika desa dipecah menjadi dua desa memiliki dampak positif. Misalnya, lanjut dia, luas wilayah sangat memengaruhi percepatan pembangunan daerah desa.
‘’Jika nantinya pembangunan akan lebih cepat. Kalau memungkinkan pemekaran, ya welcome (menyambut baik, Red),’’ ujarnya.
Meski begitu, diakuinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika terjadi pemekaran wilayah. Termasuk tanah bengkok untuk perangkat dan kantor baru. ‘’Perlu pembahasan lebih jauh. Terutama lagi kalau sudah berbeda wilayah, otomatis secara administratif e-KTP dan KK juga ikut berubah. Makanya itu kita sinkronkan,’’ imbuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan M Zamroni membenarkan, jika saat ini yang mengajukan pemekaran hanya Desa Takerharjo saja. Dia mengaku sempat melakukan rapat kerja (raker) bersama Dirjen Bina Pemerintah Desa, terkait usulan pemekaran desa tersebut.
‘’Bahwa syarat pemekaran wilayah desa memiliki minimal 12 ribu jiwa, yang bisa dimekarkan menjadi 6 ribu jiwa per desa. Atau minimal 2.400 KK yang dipecah menjadi 1.200 KK,’’ ujarnya.
Hasil koordinasi, terang dia, Desa Takerharjo yang penduduknya 6 ribu jiwa tidak memenuhi syarat pemekaran desa. Zamroni menuturkan, pihaknya sudah mengajukan secara tertulis agar ada pemberitahuan secara resmi dari Dirjen Bina Pemerintah Desa dan Kementrian Dalam Negeri. Namun, hingga kini masih belum ada jawaban secara resmi.
‘’Yang jelas ketentuan utama atau paling urgent yakni jumlah penduduk, kemudian batas wilayah. Kalau persayaratan memenuhi, bisa (dilakukan pemekaran desa, Red),’’ terangnya. (sip/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



