Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raih Penghargaan Penanganan Konflik Jatim

K
MEMBANGGAKAN: Bupati Yes menunjukkan penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas capaian kinerja pelaporan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial kabupaten/ kota se-Jatim Tahun 2019/2020. (Istimewa For RDR.LMG)
MEMBANGGAKAN: Bupati Yes menunjukkan penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas capaian kinerja pelaporan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial kabupaten/ kota se-Jatim Tahun 2019/2020. (Istimewa For RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai Kabupaten yang berhasil melakukan penanganan konflik sosial peringkat pertama se Jawa Timur. Pencapaian tersebut mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas capaian kinerja pelaporan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten/kota se-Jatim tahun 2019/2020.

 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Seluruh masyarakat dan stakeholder yang berperan dalam menjaga Lamongan agar tetap kondusif. Bahkan, melalui perencanaan aksi yang matang, membuat Lamongan berhasil menjadi Kabupaten dengan penanganan konflik sosial peringkat pertama se Jatim. “Saya sampaikan terima kasih dan terus tingkatkan kinerja untuk Lamongan lebih baik lagi dan Berjaya,” tutur Bupati Yes sapaan akrabnya.

 

Kepala Bakesbangpol Lamongan Dianto Hari Wibowo menjelaskan, indikator yang paling penting dalam penanganan konflik ialah memetakan risiko konflik yang terjadi di daerah. Karena semua kegiatan pemerintahan maupun swasta berpotensi menimbulkan konflik dengan kategori yang berbeda. Karena itu, dilakukan analisis pra, saat dan setelah. Selanjutnya, jelas dia, melakukan koordinasi dengan Polres, Kodim, kejaksaan dan instansi terkait melalui rapat dan pertemuan khusus. Kemudian mencari jalan keluar dengan komunitas intelejen daerah (Kominda). Hasilnya dilaporkan ke Forkopimda. “Laporannya lengkap, mulai dari perencanaan, pemecahan melalui rapat atau koordinasi dan penyampaian hasil dilengkapi dokumentasi data dan foto lengkap sebagai pendukungnya,” jelasnya.

 

Dianto mengatakan, setiap kejadian dibuatkan laporan terstruktur yang diteruskan ke provinsi. Sehingga ada buktibukti yang jelas dan berjenjang. Mulai dari perencanaan aksi, aksi, hingga pemecahan masalah atau solusi. Sehingga ketika terjadi konflik sudah ada solusi penanganan yang tepat. “Selain perencanaan, kita juga melakukan analisis pemecahan masalah melalui rapat, koordinasi lintas sektor untuk mendapatkan solusi terbaik kemudian dilakukan pelaporan,” terangnya. (rka/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Radar History: Dana Proyek Ronggohadi Dipungli

Radar History: Dana Proyek Ronggohadi Dipungli

Praktik pungutan liar (pungli) menyengsarakan masyarakat. Kejadian ini tidak hanya terjadi beberapa tahun belakangan melainkan jauh sejak puluhan hingga ratusan tahun silam.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer