Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Lamongan Soroti Dua Realisasi Pajak

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Istimewa For RDR.LMG)
Ilustrasi (Istimewa For RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan - DPRD Lamongan menyoroti dua realisasi pajak tahun lalu yang masih rendah. Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori menuturkan, pajak hiburan targetnya Rp 5,1 miliar yang hanya terealisasi sekitar Rp 1,6 miliar atau 32,63 persen. Sedangkan, pajak mineral bukan logam dan batuan targetnya Rp 4,3 miliar, yang terealisasi Rp 1,4 miliar atau 33,81 persen. Sedangkan, retribusi tempat pelelangan targetnya Rp 473 juta, yang hanya terealisasi Rp 344 juta atau 72 persen.

 

‘’Kita melihat terkait pendapatan pajak hiburan dan pajak galian logam sangat rendah realisasinya. Hal itu  karena dinas pendapatan kurang memahami potensi pajak terkait,” ujar politisi F-Gerindra tersebut.

 

Anshori mengatakan, Komisi B meminta tim anggaran eksekutif mengevaluasi potensi-potensi pajak yang tidak tercapai maupun yang tercapai. ‘’Dengan harapan target pendapatan bisa disesuaikan dengan potensi yang ada,” terang Anshori.

 

Kepala Bapenda Lamongan A. Farikh menjelaskan, terkait pajak hiburan yang rendah realisasinya karena pandemi Covid-19. Kenapa pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum terealisasi?

 

‘’Karena jumlah penambangnya berkurang jauh,” katanya. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

Pengenaan pajak pembalut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ikut menyoroti.

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun kembali menjadi perhatian setelah pemerintah membuka wacana penyesuaian nilai tersebut. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pr

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi anggaran ikut memengaruhi target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Blora. Tahun ini, target pajak dari sektor tersebut dipatok Rp 5 miliar, dengan salah satu pertimbangannya adalah berkurangnya belanja makanan dan minuman (ma

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer