Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyesuaian Kelas BPJS, RSUD Blora dan Cepu Rombak Kamar Inap

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
ATURAN BARU: RSUD Cepu dan RSUD Blora menindaklanjuti aturan baru terkait kelas BPJS Kesehatan, sehingga perlu penyesuaian standar kamar inap.
ATURAN BARU: RSUD Cepu dan RSUD Blora menindaklanjuti aturan baru terkait kelas BPJS Kesehatan, sehingga perlu penyesuaian standar kamar inap.

BLORA, Radar Bojonegoro - Perubahan kelas BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar (KRIS) mulai diadopsi RSUD Blora dan Cepu. Pengelola rumah sakit mulai menyesuaikan ketentuan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tersebut.


Advertisement

RSUD Blora rencana bakal rombak kamar inap dengan menambah 77 tempat tidur. Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RSUD Blora Farida Laela mengungkapkan, pihak rumah sakit sudah mulai menyesuaikan aturan baru KRIS dari pemerintah pusat.

Salah satu yang bakal dirombak ialah kamar inap kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien BPJS Kesehatan. Selain itu, beberapa poin yang tertuang dalam aturan baru. ’’Tempat tidur akan disesuakan sesuai regulasi, tahun ini akan kami tambah 77 kamar,” ungkapnya.

Farida menerangkan, pada kamar rawat inap peserta BPJS kelas I berjumlah satu sampai dua orang per kamar, Kelas II berisi tiga sampai lima orang per kamar dan kelas III berisi empat sampai enam orang per kamar.

Advertisement

Berdasar regulasi, setiap ruangan jadi satu yakni, satu ruang kamar maksimal berisi empat orang. ’’Yang diatur tidak hanya tempat tidur, tapi ada 12 kriteria yang disebutkan sesuai aturan,” jelasnnya.

Beberapa kriteria lainnya, seperti komponen ruangan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi, Ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup dan lain-lain. Tim untuk memenuhi standar kriteria KRIS tersebut telah dibentuk.

Terpisah, Direktur RSUD Cepu Willys Yuniarti membenarkan, bahwa pihaknya bakal menyesuaikan pelayanan KRIS pasien BPJS. Perubahan tersebut diharuskan untuk pelayanan di RSUD. Namun, pihaknya masih menunggu regulasi pasti. “Harus mengikuti penyesuaiannya,” katanya.

Advertisement

Terkait untung rugi perubahan kelas BPJS Kesehatan, Willys belum ada ada analisis secara detail. Namun, program tersebut akan mengakomodasi kepentingan dua pihak. Baik pihak rumah sakit maupun pengguna layanan atau pasien. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

anyak 36.845 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut tersebar di seluruh 28 kecamatan.

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Kemudahan mengakses layanan kesehatan dan meningkatnya dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bukti nyata manfaat program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

Pemkab Blora menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 sebesar Rp 1 miliar. Dana itu belum mampu mengakomodasi seluruh pekerja rentan yang menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagaker

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer