Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengedar Pil Dobel L Divonis Enam Bulan Lebih Berat

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
MENERIMA PUTUSAN: Muhammad Febby Yusuf, pengedar pil dobel L menerima putusan Majelis Hakim PN Lamongan yang menjatuhinya vonis lebih berat dari tuntutan JPU.  (IST./RDR.LMG)
MENERIMA PUTUSAN: Muhammad Febby Yusuf, pengedar pil dobel L menerima putusan Majelis Hakim PN Lamongan yang menjatuhinya vonis lebih berat dari tuntutan JPU. (IST./RDR.LMG)

 


Advertisement

LAMONGAN, Radar Lamongan - Muhammad Febby Yusuf, 23, pengedar pil dobel L asal Desa Kranji, Kecamatan Paciran divonis lebih berat enam bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya. Majelis Hakim PN Lamongan, Erven Langgeng Kasih mengatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki izin.

‘’Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, denda sebesar Rp 1 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan tiga bulan,’’ tuturnya dalam persidangan online di PN Lamongan, kemarin (3/10).

Terdakwa mendapat pil dobel L dari temannya, Sake (DPO). Awal pembelian 1.000 butir seharga Rp 1,2 juta. Selanjutnya pembelian kedua 1.000 butir seharga Rp 1 juta. Sisa pembayaran bakal dibayar setelah laku.

Advertisement

Setelah itu, terdakwa dihubungi Rokim untuk membeli pil dobel L, Jumat (26/5). Saat itu, Rokim mengkonsumsi empat butir, serta dua butir disimpan di saku celananya.

Terdakwa lalu menyuruh Rokim untuk membeli kopi. Rokim yang terjaring giat petugas Satreskoba Polres Lamongan, tak bisa berkelit saat ada dua butir pil dobel L di saku celananya.

Setelah diinterogasi, Rokim memberitahu petugas mendapatkan barang haram tersebut dari Muhammad Febby Yusuf. Petugas akhirnya berhasil meringkus terdakwa. Setelah digeledah, petugas menemukan pil dobel L sebanyak 1.132 butir.

Advertisement

Terdakwa dan JPU menerima putusan tersebut. Penasihat hukum terdakwa, Arif Hidayat mengatakan, sebelumnya terdakwa dituntut JPU satu tahun penjara, dengan denda Rp 1 juta dan subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan putusannya 1,5 tahun, serta denda Rp 1 juta, subsider tiga bulan kurungan.

‘’Terdakwa menerima, kami terima,’’ terangnya. (sip/ind)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Opini: Polisi Ditangkap Polisi

Opini: Polisi Ditangkap Polisi

KASUS polisi berhadapan dengan sesama polisi menambah catatan panjang penegakan hukum internal kepolisian. Pada April 2010, Susno Duadji dijemput Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di tengah polemik Cicak versus Buaya.

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Pemakzulan merupakan istilah yang sering muncul dalam pembahasan politik dan ketatanegaraan, terutama ketika seorang presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan

Polri Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Kasus Penyadapan, Diduga Hapus File Hasil Penyadapan

Polri Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Kasus Penyadapan, Diduga Hapus File Hasil Penyadapan

Suhermanto menjelaskan, SU sebelumnya masih berstatus sebagai saksi. Namun, berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik memutuskan meningkatkan statusnya menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer