
Oleh: DIDIK P. WICAKSONO
KASUS polisi berhadapan dengan sesama polisi menambah catatan panjang penegakan hukum internal kepolisian. Pada April 2010, Susno Duadji dijemput Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di tengah polemik Cicak versus Buaya. Peristiwa serupa terjadi penangkapan pada Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi (2021) dan Irjen Pol. Teddy Minahasa (2022) dalam perkara narkoba.
Catatan itu kini bertambah melalui pengusutan dugaan penyadapan ilegal. Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik melalui Lawful Interception Management System (LIMS).
Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. (Purn.) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol. Slamet Uliandi. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum; dugaan perbuatan mereka tetap harus dibuktikan melalui peradilan.
Baca Juga: Opini: Dibutuhkan Manusia Berjiwa Pahlawan
Rentetan kasus polisi berhadapan dengan polisi mengingatkan bahwa penyimpangan kewenangan tidak mengenal seragam, pangkat, ataupun kedudukan. Edwin H. Sutherland melalui teori Differential Association (1949) menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Lingkungan dan kelompok pergaulan membentuk pola perilaku, termasuk di institusi yang memiliki legitimasi kekuasaan. Seragam dan jabatan bukan jaminan seseorang terbebas dari penyalahgunaan wewenang.
Kasus-kasus sebelumnya banyak bersinggungan dengan pelanggaran disiplin dan kriminalitas konvensional. Kini, dugaan penyimpangan merambah wilayah yang lebih senyap: infrastruktur intelijen digital. Bagaimana mungkin sistem yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum justru diduga dialihfungsikan menjadi instrumen pengawasan di luar prosedur resmi?
Berdasarkan keterangan kepolisian termasuk saat pemaparan di hadapan DPR (12/11/2026)—sasaran dugaan penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil di luar lingkar kekuasaan seperti aktivis dan mahasiswa.
Baca Juga: Opini: Bahasa Netizen dan Dialek Bojonegaran
Bagaimana dengan rakyat biasa?
Pertanyaan itu krusial. Teknologi pengawasan bukan hanya menyangkut keamanan pejabat negara. Ketika kewenangan penyadapan digunakan di luar prosedur, setiap warga berpotensi menghadapi ancaman terhadap ruang privat. Perangkat intelijen yang seharusnya membantu mengungkap kejahatan justru dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Michel Foucault melalui konsep Panopticon dalam Discipline and Punish (1975) menggambarkan mekanisme pengawasan yang membuat individu merasa mungkin diawasi, tanpa mengetahui kapan dan oleh siapa. Pada masa lalu, pengawasan terhadap kelompok kritis banyak mengandalkan jaringan manusia. Kini, teknologi digital memungkinkan pemantauan berlangsung lebih cepat, tersembunyi, dan menjangkau ruang komunikasi pribadi.
Perangkatnya berubah, tetapi persoalan kekuasaan tetap sama: siapa yang mengendalikan alat pengawasan?
Robert Michels melalui Political Parties (1911) mengemukakan Iron Law of Oligarchy, kecenderungan kekuasaan dalam organisasi kompleks terkonsentrasi pada segelintir elite. Ketika infrastruktur intelijen dikuasai segelintir orang tanpa pengawasan independen, peluang penyalahgunaan otoritas terbuka.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




