Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang dengan terdakwa Sunardi, 54, kepala Desa (Kades) Kedungrembug, Kecamatan Sukodadi dan Muhamad Fauzan, 64, warga Desa Drajat, Kecamatan Paciran, tersebut kemarin (26/10) menghadirkan menghadirkan dua saksi.
Keduanya, Ahmad Goib, kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN dan Matali dari Bapenda. Ahmad Goib, menuturkan, dirinya sebagai ketua tim PTSL. Kegiatan tersebut melibatkan pemkab, pemdes, dan masyarakat. ‘’Fauzan tidak ada kewenangan terkait PTSL. Karena dari (pihak) luar,’’ jelasnya.
Dia menjelaskan, PTSL Kedungrembug diprogramkan pada 2020, namun terealisasi 2021 karena ada pandemi. Saat itu, ada 1.866 pemohon dan 39 lahan tidak diterbitkan suratnya.
‘’Termasuk mereka tidak melengkapi persyaratan atau tidak diketahui orangnya. Ke-28 ini yang bermasalah dari teman-teman. Dan saya rasa tidak perlu untuk surat penetapan pengadilan,’’ ucapnya.
Sementara Matali menuturkan, kalau penetapan objek pajak, maka pihaknya melakukan pendataan. Proses pendaftaran itu personal, proses untuk mendapat SPPT.
‘’Ada keterangan dari kades, KTP, kemudian pengecekan fisik lapangan,’’ ucapnya.
‘’Sampai saat ini belum ada pengajuan untuk SPPT,’’ katanya.
M Hakim Yunizar, penasihat hukum dari Sunardi, mengatakan, berdasarkan kesaksian dari BPN, keberadaan kades cukup penting terkait terlaksananya PTSL. ‘’Kalau dihubungkan perkara ini jelas tidak ada niat jahat dari kades untuk kemudian dalam proses membantu 28 orang,’’ ucapnya.
Menurut dia, ada perbedaan pendapat antara Ahmad Goib dan (alm) Teresia, pegawai BPN. Berdasarkan keterangan yang didapatkan kliennya saat itu, Teresia menyarankan penyelesain dengan mengurus penetapan pengadilan. Sementara Ahmad Ghoib tidak perlu.
‘’Tanggapan saya, kades itu tidak memiliki niat jahat, sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Harapan saya, kalau memang kades tidak memiliki niat jahat sesuai dakwaan, keadilan harus diberikan ke Pak Kades,’’ pintanya.
JPU Eko Vitiyandono menuturkan, pihaknya menanyakan 28 program PTSL yang tidak berhasil. Dari keterangan BPN, itu merupakan tanah negara. Ada persyaratan untuk bisa diajukan program PTSL.
‘’Salah satu itu ada surat keterangan dari kepala desa, bahwa tanah itu sudah dikuasai. Ada juga syaratnya ada surat SPPT PBB, ada bukti pembayaran. Sdangkan SPPT PBB itu yang mengeluarkan bapenda, ini berkaitan dengan saksi satunya,’’ katanya.
‘’Karena tanah tersebut tanah fasilitas umum, sehingga otomatis persyaratan mengajukan tanah negara itu gugur,’’ imbuhnya. (sip/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



