Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JPU dan PH Tunggu Putusan Banding

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur Aris Kurniawan beradu bukti di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Sebab, JPU dan PH sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

 

PH terdakwa, Hery Nugroho mengatakan, melayangkan banding pada 14 September. Berkas memori banding maupun kontra memori banding telah dilayangkan ke PT Jawa Timur melalui PN Bojonegoro. “Kami tinggal menunggu putusan banding. Biasanya putusan banding turun sekitar empat bulan,” tutur Hery.

 

Pengacara asal Tulungagung itu menyampaikan, memori banding JPU pada 9 September. Lalu pihaknya jawab dalam kontra memori banding pada 21 September. “Sedangkan memori banding terdakwa pada 21 September, kemudian dijawab JPU dalam kontra memori banding pada 22 September,” imbuhnya.

 

Pada intinya, di dalam berkas memori banding maupun kontra memori banding, Hery mempertahankan pledoi atau nota pembelaan. “Sebab ada beberapa fakta persidangan maupun bukti serta keterangan saksi tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim PN Bojonegoro,” tegasnya.

 

Sebelumnya di dalam nota pembelaan, Hery memohon majelis hakim agar terdakwa dibebaskan. “Sebab, tidak ada bukti selama persidangan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban. Jadi seharusnya dakwaan JPU dibatalkan dan terdakwa dibebaskan,” katanya.

 

Sebelunya, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Arfan Halim mengungkapkan, alasan ajukan banding karena putusan PN Bojonegoro lebih rendah dari tuntutan JPU.

 

JPU menuntut pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda Rp 5 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan vonis majelis hakim PN Bojonegoro pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda Rp 5 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan. “JPU ajukan banding karena vonis majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan JPU,” ucapnya.

 

Berdasar data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), PT Jawa Timur sudah menetapkan majelis hakim nomor 986/PID.SUS/2022/PT SBY. Di antarnaya hakim ketua I Nyoman Adi Juliasa, hakim anggota 1 Edy Tjahjono, dan hakim anggota 2 Ahmad Gaffar. (bgs/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Opini: Polisi Ditangkap Polisi

Opini: Polisi Ditangkap Polisi

KASUS polisi berhadapan dengan sesama polisi menambah catatan panjang penegakan hukum internal kepolisian. Pada April 2010, Susno Duadji dijemput Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di tengah polemik Cicak versus Buaya.

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Pemakzulan merupakan istilah yang sering muncul dalam pembahasan politik dan ketatanegaraan, terutama ketika seorang presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan

Polri Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Kasus Penyadapan, Diduga Hapus File Hasil Penyadapan

Polri Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Kasus Penyadapan, Diduga Hapus File Hasil Penyadapan

Suhermanto menjelaskan, SU sebelumnya masih berstatus sebagai saksi. Namun, berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik memutuskan meningkatkan statusnya menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer