Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Sidik Dugaan Korupsi APBDes Deling

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dugaan korupsi APBDes Deling, Kecamatan Sekar 2021 memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro masih memeriksa saksi-saksi dan belum menetapkan tersangka. Kemarin (4/7), ada empat saksi dari unsur perangkat desa diperiksa.

 

Empat perangkat desa terdiri Sekretaris Desa (Sekdes) Ratemi, Kepala Dusun Krajan Sutopo, Kaur Kesra Rasemi, dan Kaur Perencanaan Januri.

 

Kepala Kejari (Kajari) Badrut Taman menyampaikan, bahwa sebenarnya pemeriksaan awal ini memanggil lima saksi, namun satu saksi tidak hadir. “Kami panggil sekdes, kasun, kaur kesra, kaur perencanaan, dan tukang. Hanya tukang tidak hadir,” ujarnya.

 

Hanya, Kajari belum membeberkan rencana saksi selanjutnya akan diperiksa. Disinggung nantinya akan memanggil Kepala Desa Deling, BT sapaan akrabnya mengiyakan. “Tentu kami akan menjadwalkan memanggil kades,” ucapnya.

 

Perihal indikasi kerugian negara sudah ada, sehingga pihaknya kini menaikkan ke tahap penyidikan. “Kami proses pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti. Nanti baru melakukan penghitungan kerugian negara,” imbuhnya.

 

BT menegaskan, penyidikan secara menyeluruh pengelolaan keuangan APBDes 2021 ditujukan pembangunan fisik. Di dalamnya ada dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bantuan keuangan khusus desa (BKKD). “Salah satunya proyek pembangunan jamban program ODF (open defecation free) anggaraannya bersumber dari BKKD,” tegasnya.

 

Perlu diketahui, penyidikan dugaan korupsi APBDes Deling 2021 berawal dari laporan warga Desa Deling sejak Januari lalu. Selanjutnya kejari menindaklanjuti laporan tersebut. (bgs/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menuntaskan pencairan 100 persen alokasi Dana Desa (ADD) non-Siltap atau di luar penghasilan tetap perangkat desa.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer