
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Kebijakan istitaah kesehatan calon jemaah haji (CJH) 2027 mengalami perubahan. Penentuan kelayakan kesehatan yang sebelumnya dilakukan dinas kesehatan (dinkes), kini menjadi kewenangan langsung Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data kesehatan jemaah lebih akurat sekaligus mencegah manipulasi hasil pemeriksaan.
Ketua Pembimbing Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Masyarakat Madani, Sholikin Jamik, mengatakan, terjadi perubahan kebijakan terkait istitaah kesehatan. Dari Kemenhaj ingin persoalan kesehatan harus akurat. Tanpa ada pemalsuan data. Kebijakan ini, menurutnya, karena hasil evaluasi pelaksanaan haji 2026. Bahwa persoalan kesehatan masih dimungkinkan terjadi manipulasi.
"Faktanya, yang meninggal masih banyak, sakit masih banyak, dan sakitnya itu terindikasi data yang disampaikan soal istitaah tidak akurat," terangnya.
Dia melanjutkan, pemerintah Arab Saudi menghendaki istitaah kesehatan menjadi syarat penting yang tidak boleh dimanipulasi datanya. Karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kemenhaj memperketat proses penetapannya. Jemaah yang tidak memenuhi standar kesehatan harus dinyatakan tidak istitaah. Maka, lanjutnya, langkah pemerintah 2027, yang memutuskan istitaah atau tidak itu Kemenhaj. Kemenkes hanya sekadar memeriksa, tapi tidak boleh menentukan istititaah atau tidak.
"Dulu yang menentukan Dinkes. Sekarang langsung kemenhaj," ujarnya.
Dia menjelaskan, perubahan juga menyasar mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan. Data yang diunggah harus disertai bukti hasil pemeriksaan atau data asli. Dengan begitu, angka yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Data pemeriksaan kesehatan diupload dengan skrinshoot data invedennya. Jadi tidak boleh, misal dulu ada indikasi tensi 150 dari hasil pemeriksaan kesehatan. Tapi di-upload di data menjadi 130. Nah sekarang tidak bisa," bebernya.
Pengetatan tersebut, menurut Sholikin, menyebabkan di Bojonegoro sendiri dari total 1.129 CJH berhak lunas 2027. Hanya separuh yang dinyatakan istitaah, yakni sekitar 574 jemaah.
"Itu menyebabkan di Bojonegoro, yang lulus istitaah hanya separuh," ujarnya.
Terjadinya kekurangan tersebut, lanjutnya, membuat Kemenhaj Bojonegoro harus memanggil lagi jemaah reguler yang daftar sampai April 2013. (ewi/zim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




