Jebloknya harga gabah membuat risau para petani. Pemerintah harus turun tangan. Namun, saat 22 tahun silam, pemerintah kabupaten (pemkab) tak berkutik.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Bojonegoro Hartati mengaku tak bisa berbuat apa-apa, karena dana penyangga gabah yang harusnya turun musim panen belum cair.
‘’Saat ini (Februari 2004, red), anggaran itu masih dibahas dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) di dewan,” katanya.
Hartati melanjutkan, untuk dana penyangga gabah tersebut, pihaknya mengusulkan sekitar Rp 2,45 miliar. Meningkat Rp 500 juta dari tahun 2003. Dia mengaku, akan mengusahakan agar sebelum panen raya, Maret. ‘’Biasanya dana bisa dicairkan minimal dua minggu setelah APBD disahkan,” imbuhnya.
Harga GKS saat itu anjlok hingga mencapai Rp 800 per kg. Lebih rendah disbanding Februari 2003, yakni Rp 1.000 per kg GKS. Menurut Hartati, penurunan itu disebabkan penyakit sunder atau bulir padi tidak terisi dan tanaman menjadi tegak.
‘’Selain itu, karena saat ini musim hujan. Jadi, kemungkinan kadar airnya tinggi, sehingga jika digiling akan menyebabkan gabah pecah dan kualitas menjadi jelek,”bebernya.
Sementara itu, Organ Petani Independen (OPI) Bojonegoro turut menanggapi jebloknya harga gabah. Menilai penurunan harga ini dipicu keterlambatan dolog dalam membeli gabah.
‘’Akibat dolog terkesan mengolor-olor waktu pembelian harga gabah, membuat harga di pasaran anjlok. Padahal, kejadian ini tak pernah terjadi sebelum-sebelumnya,” ujar Ketua OPI Bojonegoro Haryoko.
Terpisah, Kepala Sub Divre III Dolog Bojonegoro, Abdul Hamid melalui Seksi Pelayanan Publik, Sugeng Harivadi, mengakui jika hingga saat ini pihaknya belum mengadakan pembelian gabah.
Menurut dia, itu terjadi karena dolog tidak lagi badan pemerintah. Statusnya sudah menjadi perusahaan umum (perum), sehingga dolog harus mandiri dalam mengatur kuangannya. "Inilah yang menyebabkan kami harus mengatur strategi perusahan, termasuk mengatur saat pembelian gabah," ujarnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana