Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bayar Sampah Lewat Bank, Kejar Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
GENJOT PAD: Realisasi PAD sektor kebersihan sampah tiap tahun mampu melampaui target yang telah dipasang.
GENJOT PAD: Realisasi PAD sektor kebersihan sampah tiap tahun mampu melampaui target yang telah dipasang.

BLORA, Radar Bojonegoro - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Blora mempermudah pelanggan kebersihan sampah melalui pembayaran bank. Dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dengan target tahun ini, Rp 205 juta.


Advertisement

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Blora Istadi Rusmanto mengatakan, inovasi pembayaran melalui bank itu dimunculkan temanteman DLH. Pembayaran itu juga dilakukan untuk mempermudah pelanggan dan mencegah adanya kebocoran PAD.

’’Untuk inovasi itu juga mendongkrak adanya target PAD yang ditetapkan. Untuk 2024 ini, target yang ditetapkan untuk kebersihan sampah sebesar Rp 205 juta,” ujarnya. Dia menambahkan, untuk target PAD kebersihan sampah ini setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target 2022 sebesar Rp 190 juta dan terealisasi sebanyak Rp 224 juta. Sedangkan, pada 2023 ditarget Rp 200 juta dan terealisasi sebanyak Rp 245 juta.

Advertisement

’’Saat ini, untuk pelanggan kebersihan yang ada di DLH ini sekitar 650 orang. Tersebar di Kecamatan Blora dan Cepu,” tuturnya. Istadi juga menjelaskan, untuk masyarakat yang ingin berlangganan kebersihan sampah bisa mendaftar melalui E-Redda.

Ketua Komisi B DPRD Blora Yuyus Waluyo mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus punya inovasi mendongkrak PAD di di segala sektor. Termasuk pemasukan bidang persampahan. Terpenting prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawabannya jelas. ’’Kami dorong agar pemkab selalu lakukan inovasi untuk mengdongkrak PAD,” ujarnya. (luk/bgs)

Advertisement
Editor : Yuan Edo Ramadhana
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer