Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Jasa Parkir Diturunkan Sepuluh Persen

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
LEBIH RINGAN: Penyedia jasa parkir bakal lebih ringan, akibat penurunan tarif dari 20 persen menjadi 10 persen.
LEBIH RINGAN: Penyedia jasa parkir bakal lebih ringan, akibat penurunan tarif dari 20 persen menjadi 10 persen.

LAMONGAN, RadarLamongan - Selain pajakbumi dan bangunan (PBB),beberapa objek pajak jugamengalami penyesuaiandari Perda Nomor 10 Tahun2023, tentang pajak daerahdan retribusi daerah. Salahsatunya pajak jasa parkir.


Advertisement

Semula pengelola jasa parkirdibebani pajak sebesar20 persen, kini diturunkanmenjadi 10 persen. Sehinggasetoran pengelola parkir kedaerah otomatis lebih ringandari sebelumnya.

Kabid Perencanaan dan PenetapanBependa Lamongan,Misbahuddin menjelaskan,pajak jasa parkir ini diberlakukanbagi pihak penyedialahan khusus sebagaipenitipan dan dipungutbiaya. Seperti rumah sakit,halaman PD pasar, danpenyedia parkir lainnya.

‘’Perhitungannya berdasarkanomzet dikalikan tarif 10persen,’’ terang Udin, sapaanakrabnya kepada Jawa PosRadar Lamongan.

Advertisement

Target pajak jasa parkir diKabupaten Lamongan tahunlalu sebesar Rp 1,5 miliar.Meski pajak jasa parkirditurunkan 10 persen, tapitarget pajak tahun ini tetapRp 1,5 miliar. Disinggung terkait hal tersebut. Udinmengakui jika realisasi pajakjasa parkir tahun lalumasih di bawah target.

‘’Kami ingin meningkatkankepatuhan dari penyediajasa dengan kebijakan ini,’’ucap Udin.

Dengan penurunan ini, tentunyapenyedia jasa parkir lebihringan. Apakah kebijakanini juga mengatur terhadaptarif tiap-tiap kendaraan?.Udin mengaku jika kebijakanini hanya untuk penyediajasa parkir.

Advertisement

‘’Untuk tarif parkir tiapkendaraan, itu menjadikewenangan penyediaparkir masing-masing,’’pungkasnya. (sip/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer