Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pupuk Subsidi Belum Ada Mekanisme yang Bersumber APBD Bojonegoro

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pupuk bersubsidi mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya. Sebab, hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan belum ada mekanisme penganggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).


Advertisement

‘’Saat ini belum ada mekanisme pupuk subsidi dari APBD,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pupuk dan Alsintan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Tatik Kasiati.

Dia menyampaikan, baik volume (jumlah) maupun jenis pupuk mengalami pengurangan karena adanya pembatasan dari pemerintah pusat. Subsidi hanya diberikan untuk urea dan NPK.

Menurutnya, sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 komoditas penerima pupuk bersubsidi juga dibatasi. ‘’Dari APBD yang dimungkinkan yakni, hibah pupuk kepada kelompok tani (poktan),” tambahnya.

Advertisement

Dilaksanakan melalui program petani mandiri (PPM). Mekanismenya pemberian hibah berupa uang kepapa poktan. Kemudian dibelanjakan pupuk nonsubsidi dan benih. ‘’Bantuan hibah ditujukan bagi poktan PPM yang diampu DKPP,” bebernya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto membenarkan, belum ada pupuk bersubsidi bersumber APBD. Pasalnya, terbatas regulasi dari pemerintah pusat.

‘’Karena regulasi ini tidak boleh berlawanan dari aturan di atasnya,” ujar Pri sapaan akrabnya.

Advertisement

Sehingga belum memungkinkan adanya regulasi mengatur alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah kabupetan (pemkab) bersumber APBD. Namun, lanjut dia, dari sisi anggaran Bojonegoro sangat mampu memberi bantuan subsidi pupuk melihat besarnya pagu APBD.  

Dia membeberkan, akan mencari solusi bersama kementerian pertanian (kementan) untuk membahas kemungkinan pemenuhan pupuk bersubsidi. ‘’Pupuk ini kan sangat penting bagi petani sebagai kebutuhan dasar. Untuk mencari solusi kelangkaannya kami akan berkonsultasi atau berhubungan dengan kementan,” pungkasnya. (yna/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Opini: Ke Mana Muara Uang Pajak Kita?

Opini: Ke Mana Muara Uang Pajak Kita?

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, yakni: Fungsi Otorisasi, yaitu APBN sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan

Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora Tembus Rp 3,2 Miliar

Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora Tembus Rp 3,2 Miliar

Pemkab Blora kembali mengalokasikan hibah untuk sejumlah instansi vertikal. Total anggaran yang disiapkan dalam APBD perubahan mencapai Rp 3,2 miliar. 

Opini: Mengurai Paradoks dan Ancaman Ekologis

Opini: Mengurai Paradoks dan Ancaman Ekologis

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Kabupaten Bojonegoro merayakan momentum bersejarah peringatan Hari Jadi ke-349 (HJB) yang ditandai dengan upacara khidmat di Alun-Alun Bojonegoro. Mengusung tema besar “Berdaya Saing dan Bertransformasi”.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer