Pupuk Subsidi Belum Ada Mekanisme yang Bersumber APBD Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pupuk bersubsidi mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya. Sebab, hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan belum ada mekanisme penganggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
‘’Saat ini belum ada mekanisme pupuk subsidi dari APBD,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pupuk dan Alsintan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Tatik Kasiati.
Dia menyampaikan, baik volume (jumlah) maupun jenis pupuk mengalami pengurangan karena adanya pembatasan dari pemerintah pusat. Subsidi hanya diberikan untuk urea dan NPK.
Menurutnya, sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 komoditas penerima pupuk bersubsidi juga dibatasi. ‘’Dari APBD yang dimungkinkan yakni, hibah pupuk kepada kelompok tani (poktan),” tambahnya.
Dilaksanakan melalui program petani mandiri (PPM). Mekanismenya pemberian hibah berupa uang kepapa poktan. Kemudian dibelanjakan pupuk nonsubsidi dan benih. ‘’Bantuan hibah ditujukan bagi poktan PPM yang diampu DKPP,” bebernya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto membenarkan, belum ada pupuk bersubsidi bersumber APBD. Pasalnya, terbatas regulasi dari pemerintah pusat.
‘’Karena regulasi ini tidak boleh berlawanan dari aturan di atasnya,” ujar Pri sapaan akrabnya.
Sehingga belum memungkinkan adanya regulasi mengatur alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah kabupetan (pemkab) bersumber APBD. Namun, lanjut dia, dari sisi anggaran Bojonegoro sangat mampu memberi bantuan subsidi pupuk melihat besarnya pagu APBD.
Dia membeberkan, akan mencari solusi bersama kementerian pertanian (kementan) untuk membahas kemungkinan pemenuhan pupuk bersubsidi. ‘’Pupuk ini kan sangat penting bagi petani sebagai kebutuhan dasar. Untuk mencari solusi kelangkaannya kami akan berkonsultasi atau berhubungan dengan kementan,” pungkasnya. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




