Pembebasan Lahan Berharap Dibantu Pusat

BLORA, Radar Bojonegoro - Pemerintah daerah masih mengupayakan pendanaan pembebasan lahan warga terdampak rencana proyek Bendungan Karangnongko. Salah satunya mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Sebab, anggaran daerah tidak cukup. Pembebasan lahan ditaksir butuh Rp 750 miliar.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Samgautama Karnajaya mengatakan, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sudah membahasnya dan terkendala anggaran pembebasan lahan milik warga terdampak. "Tentu keberatan kalau pendanaan dibebankan provinsi dan daerah. Provinsi enggak ada uang, apalagi Blora," jelasnya.

 

Samgautama menjelaskan, saat ini mengupayakan skema baru. Seperti pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat. Serta skema warga terdampak akan direlokasi di lahan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) milik Universitas Gajah Mada. Namun, pihaknya masih memastikan data, dan luasan dibutuhkan.

 

"Kami juga belum punya datanya orang-orang mau relokasi dan luasannya. Kalau relokasi masih menjadi agak panjang," tuturnya.

 

Sebelumnya, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Pujiriyanto menjelaskan, pembebasan lahan Bendungan Karangnongko ditaksir mencapai Rp 750 miliar.

 

Diperkirakan keuangan dari APBD tidak mencukupi, jumlah tersebut dirasa berat untuk keuangan daerah. Sementara pemkab masih fokus pembangunan infrastruktur.

 

Ada tiga desa akan terdampak relokasi. Terbanyak Desa Ngrawoh hampir sekitar 80 persen warganya akan pindah. Desa Nginggil sekitar 60 persen, dan Desa Nglebak sekitar 20 sampai 40 persen. Sedangkan dua desa lainya seperti Desa Mendenrejo dan Desa Megari hanya terdampak genangan dari pembangunan Bendungan Karangnongko. "Yang di pinggir bengawan nanti terkena semua," jelasnya. (luk/rij)