Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keluhkan Data Bansos Belum Sinkron

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
BLORA, Radar Bojonegoro - Banyaknya bantuan sosial (bansos) hinggap di desa menjadi masalah perlu diurai. Sebab, kesesuaian data penerima seringkali berbeda, sehingga timbul gesekan saat penyaluran di masyarakat. Selain itu, kepala desa (Kades) berharap ada sinkronisasi data desa dengan data dimiliki kementerian.

 

"Seperti Kementerian Desa sebelumnya ada pendataan SDGs desa, data sebelumnya direkap hingga saat ini informasinya belum disinkronkan dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan social) dari Kementerian Sosial. Kami berharap semestinya ada sinkronisasi," kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Agung Heri Susanto.

 

Penyaluran bansos berujung kegaduhan, menurut Agung, beberapa temuan seperti terjadi iri jika masyarakat tidak menerima bantuan. Ia mencontohkan BLT DD (bantuan langsung tunai dana desa) diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari Kemensos seperti BPNT (bantuan pangan nontunai) dan PKH (program keluarga harapan).

 

"Semua merasa terdampak Covid, yang terjadi iri di masyarakat karena saling merasa terdampak. Saya terdampak kok tidak dapat," jelasnya menirukan keluhan warga.

 

Menurutnya, hal itu bisa menjadi pertimbangan Kades mengambil kebijakan pemerataan bantuan BLT DD. Karena yang tercatat sebagai KPM BLT DD terbatas. Sedangkan, semua merasa terdampak Covid-19. Terkait pendataan penerima BLT DD, pemdes bersama BPD menentukan kriteria dengan musyawarah desa (musdes).

 

Kades Sidorejo Kecamatan Kedungtuban berharap ketika ada pendataan kemiskinan baik Badan Pusat Statistik (BPS) agar berkoordinasi dengan desa. Sebab, saat ini desa hanya mengetahui, tidak dilibatkan pendataan. (luk/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

575 KPM Bansos di Kabupaten Blora Ajukan Reaktivasi

575 KPM Bansos di Kabupaten Blora Ajukan Reaktivasi

Sebanyak 6.250 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Blora terdampak penangguhan. Penerima tersebut terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

KK Penerima Bansos Masuk Blacklist karena Terindikasi Judol, Begini Nasib Bantuan Selanjutnya

KK Penerima Bansos Masuk Blacklist karena Terindikasi Judol, Begini Nasib Bantuan Selanjutnya

Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol) kini menjadi perhatian pemerintah

Terblokir dari Bansos karena Terindikasi Judol, Ternyata Ada Kesempatan Klarifikasi

Terblokir dari Bansos karena Terindikasi Judol, Ternyata Ada Kesempatan Klarifikasi

Penyaluran bantuan sosial (bansos) terhadap sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) ditangguhkan setelah data mereka terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online (judol).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer