Disperinaker Bojonegoro Lakukan FGD Finalisasi Raperda Pembangunan Industri

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) terus digodok. Meski sempat terhenti karena pandemi. Regulasi itu diharapkan menjadi payung hukum percepatan peningkatan investasi industri.
‘’Benar (dilakukan finalisasi draf), melalui FGD (focus grup discussion) yang ketiga,’’ kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Welly Fitrama, Kamis (5/9).
Dia menyampaikan, sudah kali ketiga pembahasan draf raperda RPIK dilakukan tahun ini. Pertama, pada 11 Juni; kedua, 1-2 Agustus; dan ketiga dilaksanakan Kamis (5/9) di lantai 6 ruang creative room gedung Pemkab Bojonegoro. Pembahasan raperda RPIK dimulai sejak 2020. Namun, terhenti karena pandemi sehingga anggaran difokuskan untuk penanganan.
Sehingga draf perlu diperbarui sekaligus penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) serta fokus pembangunan Jatim untuk pengembangan ekonomi hijau. ‘’Ada 14 pasal dan delapan bab,’’ jelasnya.
Pembahasan raperda, lanjut Welly, selaras dengan kondisi Bojonegoro saat ini. Yakni 50 persen sektor industri berasal dari pertambangan dan penggalian. Bahkan, 30 persen produksi migas nasional dari Bojonegoro. Sehingga menjadi sektor utama dan harus diwaspadai.
Terutama jika diestimasi tanpa migas, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk Kota Ledre ini di bawah rata-rata daerah di Jatim.
‘’Raperda RPIK sangat perlu, sebagai pedoman arah kebijakan pengembangan dan pembangunan industri Bojonegoro. Termasuk langkah strategis dalam penumbuhkembangan sektor industrialisasi sektor nonmigas,’’ paparnya.
Pertama pada 2024-2029 fokus percepatan peningkatan investasi industri. Dilanjutkan 2030-2034 tahap penguatan brand image produk industri, 2035-2039 peningkatan ekspor, dan 2040-2044 tahap pembangunan nonmigas berkelanjutan.
‘’Draf nantinya akan fleksibel apabila tahapan bisa berjalan atau terlaksana bersamaan,” jelasnya.
Welly menambahkan, alur atau mekanisme penyusunan raperda masih berjalan dan ada tahapan lagi setelah finalisasi. Harapannya 2024 bisa disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) RPIK Bojonegoro. ‘’Kami berharap semoga 2024 ini disahkan,” pungkasnya. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




