Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebelas PPPK Batal Lulus, Sudah Tes Kesehatan hingga Pengisian DRH

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Bojonegoro telah diumumkan pada Desember tahun lalu. Namun, 11 peserta yang tinggal selangkah mendapat surat keputusan (SK) PPPK, terpaksa dinyatakan batal karena ketidaksesuaian syarat administrasi.


Advertisement

Hal itu membuat pelamar merasa kecewa, sebab pembatalan itu diumumkan tidak saat masa sanggah. Selain itu, peserta telah dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi, dan telah menyelesaikan tes kesehatan hingga pengisian daftar riwayat hidup (DRH).

Menurut Catur Bayu Legowo, salah satu peserta PPPK Bojonegoro sangat sedih dan kecewa, pembatalan itu diumumkan saat proses menunggu surat keputusan (SK) PPPK.

‘’Ada 11 orang yang di pengumuman sebelumnya dinyatakan lulus, tapi sekarang dinyatakan tidak lulus, termasuk saya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Advertisement

Menurutnya, peserta yang batal lulus itu seluruhnya dari formasi tenaga teknis PPPK yakni teknik penyuluh pertanian.

Selain itu, sertifikat kompetensi yang telah diunggah peserta tersebut telah dianulir dari laman pendaftaran. Meski 11 peserta yang batal lulus itu mengaku terdapat ketidaksesuaian sertifikat yang diunggah dengan persyaratan, namun dia menyayangkan waktu pembatalan.

‘’Kalau dianggap tidak sesuai, harusnya ditolak sejak seleksi administrasi,” keluhnya.

Advertisement

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, bahwa pembatalan tersebut karena adanya ketidaksesuaian administrasi.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan MenPAN RB nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional,  dijelaskan dalam beberapa pasal mengenai pembatalan kelulusan PPPK ini.

Bahwa sebagaimana peserta yang dimaksud yang semula dinyatakan lulus seleksi, bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku maupun persyaratan instansi. (dan/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua BME Bantah Bendahara, Sebut Administrasi Lengkap

Ketua BME Bantah Bendahara, Sebut Administrasi Lengkap

Bendahara BME Ahmad Hanafi di hadapan tim gabungan lintas instansi mengungkap sejumlah persoalan internal. Hanafi mengaku tidak mengetahui bentuk stempel resmi BME.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026, Ini Syarat, Dokumen, dan Tahapannya

Cara Mengajukan KUR BRI 2026, Ini Syarat, Dokumen, dan Tahapannya

BRI menyediakan KUR Super Mikro dengan plafon hingga Rp10 juta, KUR Mikro di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta, serta KUR Kecil di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta. Setiap kategori memiliki ketentuan yang perlu diperhatikan calon debitur se

Cara Cek Status Penerima BSU 2026 Lewat HP, Cukup Siapkan NIK KTP

Cara Cek Status Penerima BSU 2026 Lewat HP, Cukup Siapkan NIK KTP

Cara cek penerima BSU 2026 melalui HP dapat mengikuti mekanisme pengecekan resmi Kemnaker menggunakan NIK KTP. Namun, sampai layanan untuk periode 2026 tersedia dan ketentuan penerima diumumkan, pekerja belum dapat memastikan status penerim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer