
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Bojonegoro telah diumumkan pada Desember tahun lalu. Namun, 11 peserta yang tinggal selangkah mendapat surat keputusan (SK) PPPK, terpaksa dinyatakan batal karena ketidaksesuaian syarat administrasi.
Hal itu membuat pelamar merasa kecewa, sebab pembatalan itu diumumkan tidak saat masa sanggah. Selain itu, peserta telah dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi, dan telah menyelesaikan tes kesehatan hingga pengisian daftar riwayat hidup (DRH).
Menurut Catur Bayu Legowo, salah satu peserta PPPK Bojonegoro sangat sedih dan kecewa, pembatalan itu diumumkan saat proses menunggu surat keputusan (SK) PPPK.
‘’Ada 11 orang yang di pengumuman sebelumnya dinyatakan lulus, tapi sekarang dinyatakan tidak lulus, termasuk saya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Menurutnya, peserta yang batal lulus itu seluruhnya dari formasi tenaga teknis PPPK yakni teknik penyuluh pertanian.
Selain itu, sertifikat kompetensi yang telah diunggah peserta tersebut telah dianulir dari laman pendaftaran. Meski 11 peserta yang batal lulus itu mengaku terdapat ketidaksesuaian sertifikat yang diunggah dengan persyaratan, namun dia menyayangkan waktu pembatalan.
‘’Kalau dianggap tidak sesuai, harusnya ditolak sejak seleksi administrasi,” keluhnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, bahwa pembatalan tersebut karena adanya ketidaksesuaian administrasi.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan MenPAN RB nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, dijelaskan dalam beberapa pasal mengenai pembatalan kelulusan PPPK ini.
Bahwa sebagaimana peserta yang dimaksud yang semula dinyatakan lulus seleksi, bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku maupun persyaratan instansi. (dan/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





