Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dishub Lamongan: Harus Retribusi Uji Kir Kendaraan

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
TAK KENA RETRIBUSI: Mobil pikap yang diwajibkan uji kir untuk pengecekan kendaraan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
TAK KENA RETRIBUSI: Mobil pikap yang diwajibkan uji kir untuk pengecekan kendaraan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan – UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Lamongan tak lagi melakukan penarikan retribusi.


Advertisement

‘’Di tahun 2024 ini tak melakukan penarikan retribusi sama sekali bagi kendaraan yang melakukan uji kir,’’ kata Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Lamongan, Kholid Ibrahim.

Dia menjelaskan, penarikan retribusi ditiadakan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah sati inti pasal 88, pelayanan retribusi tidak diatur kembali mengenai retribusi atas pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan, lanjut dia, UU No 1 Tahun 2022 efektif diberlakukan mulai tahun ini. ‘’Sejak awal tahun ini tak melakukan penarikan retribusi,’’ imbuhnya.

Advertisement

Dia mengingatkan kendaraan yang diuji harus tetap memenuhi ketentuan. ‘’Saat melakukan pengecekan kendaraan tetap harus benar – benar sesuai, mulai rem, ban, hingga lainnya,’’ katanya. (mal/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Menyusut Drastis, Angkutan Umum di Blora Tinggal 67 Armada

Menyusut Drastis, Angkutan Umum di Blora Tinggal 67 Armada

Keberadaan angkutan umum di Kabupaten Blora kian memprihatinkan. Dalam dua dekade terakhir, jumlah armada yang beroperasi menyusut drastis.

Jelang Tutup Tahun, Retribusi Parkir Blora Baru 83 Persen

Jelang Tutup Tahun, Retribusi Parkir Blora Baru 83 Persen

Target pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Blora sebesar Rp 1,2 miliar, belum sepenuhnya tercapai. Hingga awal November 2026, setoran yang terkumpul baru Rp 1,03 miliar. Artinya, pemerintah daerah masih harus mengejar seki

Dari Maksum Amin ke Abdul Wahid, Ketua DPC PKB Bojonegoro Mendadak Diganti

Dari Maksum Amin ke Abdul Wahid, Ketua DPC PKB Bojonegoro Mendadak Diganti

Maksum Amin lengser dari jabatan ketua DPC PKB Bojonegoro pada 21 Oktober 2003. Usai terbitnya surat keputusan (SK) dari DPP PKB tentang pergantian kepemimpinan di tubuh PKB Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer