Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RTRW pantura Harus Tercantum dalam Perda dan Perkada

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
SERIUS: Anggota DPRD Lamongan saat mempelajari draf jawaban Bupati Lamongan terhadap PU Fraksi DPRD Lamongan yang dibacakan oleh Wabup Lamongan, KH. Abdul Rouf.(ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
SERIUS: Anggota DPRD Lamongan saat mempelajari draf jawaban Bupati Lamongan terhadap PU Fraksi DPRD Lamongan yang dibacakan oleh Wabup Lamongan, KH. Abdul Rouf.(ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan - Rapat paripurna hari ketiga jawaban Bupati Lamongan terhadap pandangan umum (PU) fraksi DPRD Lamongan digelar Senin (11/12). Wabup Lamongan, KH. Abdul Rouf membacakan beberapa poin jawaban Bupati Lamongan.


Advertisement

Salah satunya terkait saran dari legislatif yakni rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kawasan pantai utara (pantura) agar dikaji ulang. Rouf menjelaskan, Pemkab Lamongan telah mengirim surat kepada Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/ BPN.

‘’Berdasarkan tanggapan tersebut, ketentuan yang dimohonkan harus tercantum terlebih dahulu dalam batang tubuh Perda (peraturan daerah) atau Perkada (peraturan kepala daerah),’’ tutur Rouf.

Selain itu, Rouf juga membacakan jawaban terkait raperda tentang perusahaan perseroan daerah PT Lamongan Integrated Shorebase (Perseroda PT LIS). Sebelumnya beberapa fraksi berharap raperda tersebut bisa memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Advertisement

‘’Dapat disampaikan bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya selaku pemegang saham, dan stakeholder Kabupaten Lamongan pada umumnya,’’ ucap Rouf.

Anggota F-Gerindra, Suhartono mengatakan, pihaknya memandang perusahaan harus bergerak cepat, tepat, dan akurat untuk mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

‘’Oleh karena itu, dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan harus mampu menunjukan kinerja yang optimal, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya,’’ ujarnya.

Advertisement

Anggota F-Golkar, Tulus Santoso menilai dengan pembahasan raperda tentang Perseroda LIS dapat menjadi solusi dengan kondisi PT LIS, yang saat ini sangat minim memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Lamongan.

Tulus menuturkan, F-Golkar meminta kepada Pemkab Lamongan untuk mengkaji ulang RTRW Pantura. Sehingga Perseroda PT LIS ini dapat melakukan terobosan. ‘’Untuk pengembangan atau pembangunan LIS,’’ tukasnya. (sip/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer