Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Desa Rp 134 Miliar Belum Terserap

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pagu anggaran untuk belanja dana desa (DD) tahun ini di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp 803 miliar. Dalam waktu sisa kurang dari dua bulan ini, masih Rp 134 miliar pagu belanja DD belum terserap.


Advertisement

Sehingga realisasi belanja DD baru mencapai sekitar 83,32 persen tahun ini. Tepatnya, sekitar Rp 669 miliar.

Realisasi belanja DD di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada periode sampai dengan 30 September 2022, realisasi belanja DD mencapai Rp 570 miliar. Meningkat menjadi Rp 669 Miliar pada periode sama tahun ini.

Advertisement

Sedangkan untuk target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional untuk DD mencapai Rp 826 miliar.

Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan, untuk penyaluran DD reguler di Kabupaten Bojonegoro sudah pada tahap tiga.

Sedangkan, untuk bantuan langsung tunai (BLT) DD memasuki tahap empat. ‘’Di Bojonegoro untuk desa yang cepat langsung segera mengajukan lagi untuk tahap berikutnya. Berbeda dengan Kabupaten Lamongan yang dijadikan satu dulu baru dicairkan. Jadi, kasihan untuk desa-desa yang penyerapannya sudah bagus jadi terhambat karena menunggu,’’ jelasnya.

Advertisement

Wilayah KPPN Tipe A2 Bojonegoro meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Total terdapat 881 desa. Terdiri dari, 419 desa di Bojonegoro dan 462 desa di Lamongan. ‘’Kami selalu bekoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar segera menyalurkan DD dan BLT DD,’’ tegasnya.

Teguh berharap, belanja DD bisa cepat tersalurkan. Mengingat prosesnya panjang, mulai dari desa ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Kemudian, ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). Selanjutnya, baru KPPN. Dengan percepatan penyerapan akan mendorong pertumbuhan ekonomi agar semakin cepat.

‘’KPPN tidak boleh ke desa karena dikhawatirkan terjadi masalah. Sehingga, melalui DPMD dan BPKAD. KPPN boleh mengumpulkan kepala desa melalui DPMD, namun tidak boleh langsung masuk ke desa-desa,’’ ujarnya. (ewi/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Pemerintah desa (pemdes) tahun depan bakal prihatin. Karena, Dana Desa (DD) 2027 mengalami penurunan hingga Rp 2,7 miliar, dibanding tahun ini. 

223 Desa di Bojonegoro Belum Ajukan Pencairan DD

223 Desa di Bojonegoro Belum Ajukan Pencairan DD

Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II di Bojonegoro masih berjalan. Hingga Jumat (24/7), baru 130 desa yang berhasil mencairkan anggaran, sementara 223 desa lainnya belum mengajukan pencairan.

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, ada lima desa belum mencairkan DD tahap satu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer