
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tersisa 36 dari 419 desa belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap dua hingga Senin (30/10). Karena terkendala syarat pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Padahal, Per 1 November memasuki waktu pencairan tahap tiga. "Sore ini (kemarin, red) ada satu dari Kecamatan Temayang dan Dander yang mengajukan proposal," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin.
Menurut dia, ada 36 desa tersebut meliputi empat desa di Kecamatan Bojonegoro Kota, tiga desa di Kecamatan Kapas dan Trucuk, serta dua desa di Kecamatan Balen.
Kemudian, masing-masing satu desa di Kecamatan Kedungadem dan Purwosari; empat desa di Kecamatan Padangan, Gayam, Baureno; lima desa di Kecamatan Kalitidu dan Dander. "Sehingga kurang 36 desa belum mengirim proposal pencairan, jelasnya.
Camat Ngraho Masirin menambahkan, dua desa di Kecamatan Ngraho belum mencairkan ADD tahap dua yakni Desa Sumberarum dan Payaman. Namun, saat ini telah mengajukan proses pencairan.
"Untuk PBB-P2 16 desa sudah lunas semua," bebernya. Sedangkan, Camat Gayam Palupi mengatakan, empat desa di Kecamatan Gayam belum mengajukan pencairan ADD tahap dua lantaran belum lunas PBB-P2.
Kepala Desa (Kades) Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kota Budi Suprayitno mengaku desanya belum mengajukan pencairan ADD tahap dua. Karena terkendala pelunasan PBB-P2.
"Karena SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) kami berbeda dari desa lainnya di Kecamatan Bojonegoro Kota yang sudah lunas, ujarnya. "Jadi, kurang sekitar Rp 290 juta ujarnya. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



