Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lahan Terdampak pembangunan Bendungan Berpotensi Naik

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
(IST/RDR.BJN)
(IST/RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Luas lahan terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko berpotensi mengalami kenaikan. Otomatis anggaran naik meski serapan belum mak­simal.  ’’Berdasar informasi, ada penambahan luasan akan dibebaskan,’’ beber Anggota Ba­dan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro La­suri Selasa Lalu (24/10).

Dia menjelaskan, anggaran Proyek Strategis Na­sional (PSN) Bendungan Karangnongko un­tuk pembebasan lahan menggunakan sistem sha­ring dengan APBD karena keterbatasan pe­merintah pusat.

Megaproyek tersebut tidak akan terlaksana ce­pat jika bendungan dianggap tidak penting. ’’Bendungan ini kan penting. Awalnya anggaran pemerintah pusat fokus di penanganan Co­vid-19 kemudian, ada perang Rusia-Ukraina. Ini ter­kait kondisi keuangan,’’ jelasnya.

Advertisement

Sehingga pemerintah pusat menginisiasi agar pro­yek berjalan sesuai jadwal dengan sistem sha­ring anggaran dengan pemerintah kabupaten (pemkab).

Ke­mudian Pemkab Bojonegoro bersedia sharing anggaran karena kondisi keuangan dan persyaratan cukup memadai. ‘’Sedangkan, untuk Blora dikatakan keberatan karena anggarannya lebih besar. Mencapai sekitar Rp 750 miliar,’’ ujarnya.

Anggaran pembebasan lahan telah dipasang sejak 2022 melalui perubahan atau P-APBD 2022 sebesar Rp 362 miliar. Namun, tidak terserap dan dianggarkan kembali di induk dan P-APBD 2023 dengan nominal sama. ‘’Di induk belum terserap jadi, dianggarkan kembali di P-APBD 2023 dengan serapan maksimal 40 persen dari total Rp 362 miliar,’’ tuturnya. Sedangkan, 60 persen serapannya dianggarkan di induk APBD 2024.

Advertisement

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut membeberkan, ada kemungkinan penambahan anggaran pembebasan lahan. Lantaran lahan terdampak atau luasan dibebaskan berkemungkinan bertambah.

Namun, belum diketahui penambahan luasan berasal dari lahan perusahaan umum (perum) perhutani atau warga. ’’Untuk angka sesuai kebutuhan. Proses proyek ini kan panjang,’’ ujarnya.

Rektor Universitas Bojonegoro (Unigoro) menambahkan Tri Astuti Handayani mengatakan, terkait pembebasan lahan harus dilakukan ganti rugi sesuai prosedur. ’’Karena dilakukannya termasuk di permukiman warga. Harus sesuai prosedur,’’ tegas perempuan akrab disapa Nanin tersebut. (yna/msu)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Realisasi PBB Tembus Rp 23 Miliar, Naik Rp 2 Miliar dari Tahun Lalu

Realisasi PBB Tembus Rp 23 Miliar, Naik Rp 2 Miliar dari Tahun Lalu

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun ini tinggal selangkah lagi. Hingga 30 September 2026, realisasi PBB-P2 sudah mencapai sekitar 92 persen dari target Rp 25 miliar.

Imbas Kurs Rupiah Melemah, Harga Pelumas Mesin Naik 21 Persen

Imbas Kurs Rupiah Melemah, Harga Pelumas Mesin Naik 21 Persen

Lemahnya rupiah beberapa waktu terakhir membuat berbagai sektor kelimpungan. Tak terkecuali bengkel ban dan oli. Rerata pengendara mengeluh.

Bukan Hanya Pertamax yang Naik Jadi Rp16.250 per Liter, BBM Ini Juga Ikut Melonjak

Bukan Hanya Pertamax yang Naik Jadi Rp16.250 per Liter, BBM Ini Juga Ikut Melonjak

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut tidak hanya terjadi pada Pertamax, tetapi juga menyasar Pertamax Green 95 yang kini ikut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer