
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Luas lahan terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko berpotensi mengalami kenaikan. Otomatis anggaran naik meski serapan belum maksimal. ’’Berdasar informasi, ada penambahan luasan akan dibebaskan,’’ beber Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri Selasa Lalu (24/10).
Dia menjelaskan, anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko untuk pembebasan lahan menggunakan sistem sharing dengan APBD karena keterbatasan pemerintah pusat.
Megaproyek tersebut tidak akan terlaksana cepat jika bendungan dianggap tidak penting. ’’Bendungan ini kan penting. Awalnya anggaran pemerintah pusat fokus di penanganan Covid-19 kemudian, ada perang Rusia-Ukraina. Ini terkait kondisi keuangan,’’ jelasnya.
Sehingga pemerintah pusat menginisiasi agar proyek berjalan sesuai jadwal dengan sistem sharing anggaran dengan pemerintah kabupaten (pemkab).
Kemudian Pemkab Bojonegoro bersedia sharing anggaran karena kondisi keuangan dan persyaratan cukup memadai. ‘’Sedangkan, untuk Blora dikatakan keberatan karena anggarannya lebih besar. Mencapai sekitar Rp 750 miliar,’’ ujarnya.
Anggaran pembebasan lahan telah dipasang sejak 2022 melalui perubahan atau P-APBD 2022 sebesar Rp 362 miliar. Namun, tidak terserap dan dianggarkan kembali di induk dan P-APBD 2023 dengan nominal sama. ‘’Di induk belum terserap jadi, dianggarkan kembali di P-APBD 2023 dengan serapan maksimal 40 persen dari total Rp 362 miliar,’’ tuturnya. Sedangkan, 60 persen serapannya dianggarkan di induk APBD 2024.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut membeberkan, ada kemungkinan penambahan anggaran pembebasan lahan. Lantaran lahan terdampak atau luasan dibebaskan berkemungkinan bertambah.
Namun, belum diketahui penambahan luasan berasal dari lahan perusahaan umum (perum) perhutani atau warga. ’’Untuk angka sesuai kebutuhan. Proses proyek ini kan panjang,’’ ujarnya.
Rektor Universitas Bojonegoro (Unigoro) menambahkan Tri Astuti Handayani mengatakan, terkait pembebasan lahan harus dilakukan ganti rugi sesuai prosedur. ’’Karena dilakukannya termasuk di permukiman warga. Harus sesuai prosedur,’’ tegas perempuan akrab disapa Nanin tersebut. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





