
BLORA, Radar Bojonegoro - Satuan tugas (Satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) mulai digagas. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama DPRD untuk mencegah serta menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal ini diungkapkan saat audiensi terkait tindak pidana kekekerasa seksual siswi SMP difabel dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kinasih selaku penasihat hukum (PH) korban. Audiensi bersama DPRD, Pemkab Blora, serta dinas terkait digelar di lobi DPRD Blora pada Senin lalu (23/10).
Selain mulai merancang Satgas PPA, juga mengawal kasus kekerasan anak melalui forum group discussion (FGD) dengan masyarakat. Direktur Utama LBH Kinasih Agus Susanto mengatakan, upaya pihaknya menempuh audiensi dengan harapan DPRD bersama pemkab ikut mengawal kasus pemerkosaan yang tengah pihaknya tangani agar segera diusut tuntas.
Terlebih, juga menuntut agar pemkab lebih memberikan langkah preventif pada kekerasan seksual terhadap anak. ‘’Tindakan preventif nantinya agar kasus-kasus atau pelakunya ini tidak berlipat ganda. Terkait berjalannya proses hukum juga tetap harus dikawal agar hak-hak korban tak terbengkalai,” terang Agus.
Ia juga berharap, pihak kepolisian segera mengungkap pelaku lainnya. Sebab, diketahui pelaku lain dalam kasus pemerkosaan siswi SMP difabel masih berkeliaran. ‘’Setidaknya masih ada lima sampai enam pelaku masih berkeliaran. Kami harap APH (aparat penegak hukum) segera meringkus para predator itu,” jelasnya.
Butuh Sinergisitas Lintas Sektor
ANGGOTA Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo menjelaskan, hal-hal yang disampaikan pihak-pihak tersebut menurutnya juga sudah disampaikan ke APH. Hasilnya sudah ada penetapan tersangka atas salah satu kasus yang korbannya seorang siswi SMP difabel.
‘’Berikutnya yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah soal sinergisitas lintas sektor. Agar kejadian seperti itu tak lagi terulang,” katanya.
Sehingga, pihaknya akan mengajak berbagai pihak lintas sektor melakukan FGD terkait kekerasan anak dan perempuan. Selain itu, poin lain yang tak kalah penting yakni, optimalisasi terkait pusat pelayanan terpadu.
‘’FGD-nya nanti bisa dibentuk dari unsur pemerintah, APH, dan unsur masyarakat lain. Termasuk dari lembaga yang bergerak dalam bidang kekerasan perempuan dan anak,” imbuhnya.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, aturan turunannya pun juga sudah dibentuk.
‘’Memang ada beberapa poin butuh optimalisasi, seperti satgas. Harus sampai desa. Terkait sumber dana bisa pakai APBDes, dari kecamatan, APBD, maupun dari luar,” tuturnya. (hul/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





