Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satgas PPA Mulai Dirancang, Hak Korban Harus Dikawal

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
AUDIENSI: DPRD Blora gelar audiensi dengan LBH Kinasih terkait tindakan kekerasan terhadap anak di ruang lobi Gedung DPRD pada Senin lalu (23/10). Turut hadir stakeholder terkait dari Pemkab Blora.
AUDIENSI: DPRD Blora gelar audiensi dengan LBH Kinasih terkait tindakan kekerasan terhadap anak di ruang lobi Gedung DPRD pada Senin lalu (23/10). Turut hadir stakeholder terkait dari Pemkab Blora.

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Satuan tugas (Satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) mulai digagas. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama DPRD untuk mencegah serta menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal ini diungkapkan saat audiensi terkait tindak pidana kekekerasa seksual siswi SMP difabel dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kinasih selaku penasihat hukum (PH) korban. Audiensi bersama DPRD, Pemkab Blora, serta dinas terkait digelar di lobi DPRD Blora pada Senin lalu (23/10).

Selain mulai merancang Satgas PPA, juga mengawal kasus kekerasan anak melalui forum group discussion (FGD) dengan masyarakat. Direktur Utama LBH Kinasih Agus Susanto mengatakan, upaya pihaknya menempuh audiensi dengan harapan DPRD bersama pemkab ikut mengawal kasus pemerkosaan yang tengah pihaknya tangani agar segera diusut tuntas.

Advertisement

Terlebih, juga menuntut agar pemkab lebih memberikan langkah preventif pada kekerasan seksual terhadap anak. ‘’Tindakan preventif nantinya agar kasus-kasus atau pelakunya ini tidak berlipat ganda. Terkait berjalannya proses hukum juga tetap harus dikawal agar hak-hak korban tak terbengkalai,” terang Agus.

Ia juga berharap, pihak kepolisian segera mengungkap pelaku lainnya. Sebab, diketahui pelaku lain dalam kasus pemerkosaan siswi SMP difabel masih berkeliaran. ‘’Setidaknya masih ada lima sampai enam pelaku masih berkeliaran. Kami harap APH (aparat penegak hukum) segera meringkus para predator itu,” jelasnya. 

 

Advertisement

 

 

 

 

 

 

Butuh Sinergisitas Lintas Sektor

ANGGOTA Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo menjelaskan, hal-hal yang disampaikan pihak-pihak tersebut menurutnya juga sudah disampaikan ke APH. Hasilnya sudah ada penetapan tersangka atas salah satu kasus yang korbannya seorang siswi SMP difabel.

‘’Berikutnya yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah soal sinergisitas lintas sektor. Agar kejadian seperti itu tak lagi terulang,” katanya.

Sehingga, pihaknya akan mengajak berbagai pihak lintas sektor melakukan FGD terkait kekerasan anak dan perempuan. Selain itu, poin lain yang tak kalah penting yakni, optimalisasi terkait pusat pelayanan terpadu.

‘’FGD-nya nanti bisa dibentuk dari unsur pemerintah, APH, dan unsur masyarakat lain. Termasuk dari lembaga yang bergerak dalam bidang kekerasan perempuan dan anak,” imbuhnya.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, aturan turunannya pun juga sudah dibentuk.

‘’Memang ada beberapa poin butuh optimalisasi, seperti satgas. Harus sampai desa. Terkait sumber dana bisa pakai APBDes, dari kecamatan, APBD, maupun dari luar,” tuturnya. (hul/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Blora Soroti Potensi PADes dari Aset untuk Jaringan Internet

DPRD Blora Soroti Potensi PADes dari Aset untuk Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial di Blora belum tergarap. DPRD Blora mendorong Pemkab Blora memfasilitasi desa menyiapkan regulasi pemanfaatan aset tersebut.

Santri Tak Hanya Sebatas Menjadi Ustadz

Santri Tak Hanya Sebatas Menjadi Ustadz

Santri di Blora tak hanya menjadi ustadz. Namun kini santri berpotensi mengisi berbagai profesi, mulai dari kepala desa, legislator, kepala daerah, pejabat publik, hingga terjun ke dunia usaha.

Waduk Randugunting Belum Maksimal, DPRD Blora Dorong Jadi Sumber Air Bersih

Waduk Randugunting Belum Maksimal, DPRD Blora Dorong Jadi Sumber Air Bersih

Waduk Randugunting tidak hanya menyimpan air. Potensi tersebut dinilai bisa menjadi salah satu jawaban atas persoalan kekeringan yang saban tahun menghantui sejumlah wilayah Blora saat kemarau.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer