Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Desa di Kasiman Belum Tersentuh PTSL

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi PTSL (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi PTSL (Ainur Ochiem/R.Bjn)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Dari 10 desa di Kecamatan Kasiman. Sebanyak lima desa belum tersentuh pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).


Advertisement

Tahun ini mendapatkan kuota tiga desa, sedangkan dua desa lainnya pada 2019 dan 2022.

"Tiga desa mendapat kuota PTSL tahun ini," kata Camat Kasiman Novita Sari Selasa (3/10).

Mantan Sekretaris Kecamatan Kapas itu menjelaskan, Lima desa belum tersentuh PTSL meliputi Desa Sekaran, Tambakmerak, Sambeng, Batokan, dan Betet. Sedangkan dua yang pernah mendapat yakni Desa Tembeling pada 2019 dan Desa Kasiman pada 2022.

Advertisement

Tiga desa tahun ini meliputi Desa Besah, Sidomukti, dan Ngaglik. PTSL merupakan program dinantikan masyarakat.

Karena dinilai sulit jika mengurus secara mandiri lantaran banyak persyaratan harus dipenuhi. "Jangankan administrasi, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro saja banyak yang belum mengerti," ujarnya sambil tersenyum.

Perempuan tinggal di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander itu menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dari tanahnya. Dia berharap, lebih banyak desa mendapatkan kuota PTSL sekaligus agar menaikkan nilai (harga) tanah masyarakat.

Advertisement

"Kalau luasan lahan belum bersertifikat di Kecamatan Kasiman kami belum punya datanya," tandasnya.

Kepala Desa (Kades) Sidomukti, Kecamatan Kasiman Robert Waluyo dikonfirmasi terpisah membenarkan desanya mendapat kuota PTSL. Saat ini sudah selesai menunggu proses pembagian sertifikatnya. "Belum tahu (kapan). Masih menunggu informasi dari BPN," ungkapnya.

Menurut dia, yang mendapat kuota sekitar 800 warga. Setelah program PTSL ini selurun lahan di Desa Sidomukti telah bersertifikat. "Untuk biaya mengurus PTSL Rp 500 ribu," katanya.

Berdasar data BPN, lahan disertifikasi melalui PTSL Desa Sidomukti seluas 373 hekatare dan Desa Ngaglik seluas 329 hektare.

Kepala BPN Bojonegoro Andreas Rochyadi menambahkan, setiap lahan di wilayah kecamatan belum semua bersertifikat. Untuk mengetahui luasan per kecamatan belum dan sudah bersertifikat membutuhkan waktu dan tenaga khusus untuk menghitungnya.

‘’Perlu waktu dan tenaga khusus untuk menghitungnya (lahan bersertifikat),” tuturnya. (yna/msu)

 

 

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) di Kabupaten Blora dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial belum tergarap maksimal. 

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, usai agenda Rakerda dan Pelantikan Pimpinan Keceamatan Partai golkar se-Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi fokus utama

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk   

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk  

Tercatat 19 desa dari 430 desa/kelurahan belum menerapkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di desa setempat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer