Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ajukan Ulang Status Desa Penghasil Migas

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
TERDAMPAK: Warga di sekitar Lapangan KDK terdampak industrialisasi. Namun, pemdes belum ditetapkan desa penghasil, sehingga berdampak ADD kurang maksimal. (DHANI WAHYU ALFIANSYAH/RDR.BJN)
TERDAMPAK: Warga di sekitar Lapangan KDK terdampak industrialisasi. Namun, pemdes belum ditetapkan desa penghasil, sehingga berdampak ADD kurang maksimal. (DHANI WAHYU ALFIANSYAH/RDR.BJN)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Lapangan minyak Kedung Keris (KDK) dengan operator ExxonMobil Cepu Limited di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu sudah beroperasi sejak 2020 silam.


Advertisement

Namun, tak kunjung ditetapkan sebagai desa penghasil minyak. Sehingga, pemerintah desa (pemdes) setempat bakal mengajukan ulang ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hari ini (3/10).

Penetapan desa penghasil ini berdampak pada besaran alokasi dana desa (ADD).

‘’Besok dikirim (pengajuan ulang), hari ini sudah saya tanda tangani,” ungkap Kepala Desa (Kades) Sukoharjo Sulistyawan kemarin (2/10).

Advertisement

Ia menambahkan, Desa Sukoharjo telah terdampak langsung dari proyek minyak KDK. Namun selama tiga tahun pasca pengajuan 2020 lalu, tak kunjung ditetapkan penghasil migas meski sudah dilakukan pengecekan lapangan.

Menurutnya, desa-desa yang berada di ring satu mestinya mendapat porsi lebih, dibanding desa di luar migas. Namun, sama bahkan lebih kecil dibanding desa di luar wilayah kerja migas. Padahal hal tersebut bisa mempercepat proses pembangunan di desa.

‘’Kalau makin lama makin habis, kita tidak kebagian apa-apa padahal uang itu disedot dari wilayah kami. Itu ironi,” bebernya.

Advertisement

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, ada lampu hijau dari OPD dan tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari Bupati.

‘’Kami ingin Desa Sukoharjo ada tambahan ADD dari DBH migas, karena pengelolaan industri migas ada masanya,” bebernya.

Sebelumnya, Desa Sukoharjo telah mengajukan sabagai desa penghasil migas sejak 2020 lalu, dan pada 2021 telah dilimpahkan ke Bapenda.

‘’Yang berwenang terkait pengajuan desa penghasil migas Bapenda,” ungkap Kabid Pembangunan dan Kerja Sama Desa (PKD) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Bojonegoro Eva Budiarti.

Sementara, Kepala Bapenda Bojonegoro M Ibnu Soeyoeti masih belum bisa dikonfirmasi terkait status Desa Sukoharjo.

Produksi minyak di lapangan KDK, telah menghasilkan rerata 20 ribu barel per hari (BPH). Desa Sukoharjo, terdampak langsung dari proyek migas yang dioperatori oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).  (dan/msu)

 

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Pemerintah desa (pemdes) tahun depan bakal prihatin. Karena, Dana Desa (DD) 2027 mengalami penurunan hingga Rp 2,7 miliar, dibanding tahun ini. 

223 Desa di Bojonegoro Belum Ajukan Pencairan DD

223 Desa di Bojonegoro Belum Ajukan Pencairan DD

Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II di Bojonegoro masih berjalan. Hingga Jumat (24/7), baru 130 desa yang berhasil mencairkan anggaran, sementara 223 desa lainnya belum mengajukan pencairan.

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, ada lima desa belum mencairkan DD tahap satu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer