Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlu Aturan Jaminan Produk Halal

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯

MINIM PEMINAT: Sejumlah masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan pemotongan di rumah potong hewan (RPH) dan RPH unggas Lamongan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
MINIM PEMINAT: Sejumlah masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan pemotongan di rumah potong hewan (RPH) dan RPH unggas Lamongan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan - DPRD Lamongan memberikan perhatian terhadap jaminan produk halal makanan. Sehingga, perlu adanya peraturan daerah (perda), untuk menjamin produk halal dan higienis untuk dikonsumsi.


Advertisement

Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri mengatakan, dengan menjamurnya produk makanan berbahan dari ayam, sapi, maupun kambing harus menjadi perhatian bersama. Menurut dia, perlu ada antisipasi terhadap produk mulai dari awal pemotongan hingga proses akhirnya.

‘’Maka Pemerintah Kabupaten Lamongan hadir melindungi masyarakat produk yang ditengarai tidak halal atau bersih, dengan adanya raperda jaminan produk halal ini hadir,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (17/9).

Sehingga, menurut dia, dengan adanya perda maka Satpol PP nantinya bisa masuk untuk menindak. ‘’Makanya melindungi produk halal, selain halal juga bersih. Arahnya ke sana, untuk melindungi masyarakat Lamongan,’’ ujarnya.

Advertisement

Dia mengatakan, untuk label halal merupakan domain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, diakuinya, Pemkab Lamongan memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat terhadap pemrosesan makanan.

‘’Dengan raperda ini bisa menelisik prosesnya halal benar atau tidak,’’ ucapnya.

Ketua Satgas Halal Kemenag Lamongan, Khoirul Anam menjelaskan, terkait jaminan produk halal, bukan saja terkait sentiment agama. Namun memberikan rasa nyaman masyarakat muslim terhadap produk yang dikonsumsi sehari-hari di lingkungannya.

Advertisement

‘’Jadi tidak hanya sertifikat halal, namun juga ada pendampingan, bagaimana proses dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir produksi,’’ terangnya. (sip/ind)

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer