
Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri mengatakan, dengan menjamurnya produk makanan berbahan dari ayam, sapi, maupun kambing harus menjadi perhatian bersama. Menurut dia, perlu ada antisipasi terhadap produk mulai dari awal pemotongan hingga proses akhirnya.
‘’Maka Pemerintah Kabupaten Lamongan hadir melindungi masyarakat produk yang ditengarai tidak halal atau bersih, dengan adanya raperda jaminan produk halal ini hadir,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (17/9).
Sehingga, menurut dia, dengan adanya perda maka Satpol PP nantinya bisa masuk untuk menindak. ‘’Makanya melindungi produk halal, selain halal juga bersih. Arahnya ke sana, untuk melindungi masyarakat Lamongan,’’ ujarnya.
Dia mengatakan, untuk label halal merupakan domain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, diakuinya, Pemkab Lamongan memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat terhadap pemrosesan makanan.
‘’Dengan raperda ini bisa menelisik prosesnya halal benar atau tidak,’’ ucapnya.
Ketua Satgas Halal Kemenag Lamongan, Khoirul Anam menjelaskan, terkait jaminan produk halal, bukan saja terkait sentiment agama. Namun memberikan rasa nyaman masyarakat muslim terhadap produk yang dikonsumsi sehari-hari di lingkungannya.
‘’Jadi tidak hanya sertifikat halal, namun juga ada pendampingan, bagaimana proses dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir produksi,’’ terangnya. (sip/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





