
BLORA, Radar Bojonegoro - Maraknya kasus bunuh diri di Blora jadi catatan hitam bagi masyarakat dan pemerintahan setempat. Setidaknya, seminggu ini ada dua kasus bunuh diri di Kota Sate itu.
Bahkan, dua kasus itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Diketahui, para korban mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu karena memiliki riwayat sakit berkepanjangan yang tak kunjung sembuh dan merupakan warga kurang mampu.
Hal ini menjadi perhatian khusus Komisi D DPRD Blora. Sebab, kasus tersebut menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat di Blora. Ketua Komisi D Ahmad Labib Hilmy, berharap pemkab lebih memperhatikan secara serius mencegah adanya kasus-kasih seperti itu selanjutnya.
Ahmad Labib mengatakan, dirinya prihatin terhadap kejadian tersebut. Terlebih, para korban tersebut mengakhiri hidupnya lantaran memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh dan memiliki masalah perekonomian.
Menurutnya, faktor-faktor itu merupakan kebutuhan dasar hidup yang belum tercukupi. ‘’Saya mewakili DPRD Blora turut belasungkawa. Ini menjadi catatan penting dan harus serius dalam mencegah kasus bunuh diri ke depannya. Kemiskinan menjadi salah satu faktor dari kasus ini. Dan, nantinya merambat ke masalah kesehatan tentunya,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Gus Labih itu juga mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi pemkab untuk mencegah hal yang tak diinginkan seperti ini. Dirinya berharap, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat bisa lebih bersinergi terkait masalah masyarakat yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk dilayani secara khusus terkait sosial dan kesehatan.
‘’Ini kompleks. Masalah pengentasan kemiskinan masih jadi PR bersama. Validasi data masih belum terklasifikasi dengan tepat,” terangnya.
Sebelumnya, masalah kesehatan di Blora juga menjadi sorotan Anggota DPRD Komisi D lainnya, Achlif Nugroho Widi Utomo. Achlif mengatakan, komisi D DPRD Blora berupaya fokuskan anggaran R-APBD 2024 untuk peningkatan pelayanan masyarakat dari sektor kesehatan, sosial dan pendidikan.
Terkait kesehatan, dirinya mencoba mengejar indeks Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini masih di bawah poin nasional. Tahun ini naik 10 persen, jadi 83 persen. UHC nasional targetnya 95 persen.
‘’Kami coba fokuskan anggaran ke UHC. masyarakat miskin yang punya hak-hak sosial kami fasilitas kartu indonesia sehat (KIS). Untuk ngejar UHC ada anggaran 28 miliar,” ucapnya.
Keuntungannya bila bisa sampai indeks UHC 95 persen, nantinya ada warga yang belum punya KIS dan diharus mendadak dirawat RS, dia bisa ngurus 1x24 jam. (*/hul)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




