Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Didemo Warga, Kades Nglungger Kabupaten Blora Diduga Selingkuh

E

TUNTUT MUNDUR: Perwakilan Warga Desa nglungger, Kecamatan Kradenan menggelar aksi di depan kantor kecamatan setempat kemarin (12/9). Mereka menuntut kades mundur karena diduga selingkuh. (hul/rdr.bjn)
TUNTUT MUNDUR: Perwakilan Warga Desa nglungger, Kecamatan Kradenan menggelar aksi di depan kantor kecamatan setempat kemarin (12/9). Mereka menuntut kades mundur karena diduga selingkuh. (hul/rdr.bjn)
BLORA, Radar Bojonegoro - Segerombol warga Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan melakukan demonstrasi di depan kantor kecamatan setempat, selasa(12/9).


Advertisement

Aksi tersebut dilandasi dugaan selingkuh Kades Nglungger. Dugaan itu diyakini warga setempat bahwa kades tersebut kedapatan berselingkuh. Namun, hingga berita ini ditulis, dinas terkait dan juga Kepolisian setempat belum menerina laporan.

Febrian, salah satu warga setempat mengatakan, kabar itu sudah beredar di lingkungan warga sekitar desanya. Bahkan, warga mengaku memiliki bukti berupa foto dan video yang menyangkut dugaan perselingkuhan itu. Berharap permasalahan ini segera ditangani dan desa kembali kondusif.

‘’Jadi perbincangan banyak orang. Apalagi pak Bupati sudah menyoroti kasus ini di media sosial. Harusnya kades sadar diri,’’ tuturnya.

Advertisement

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Yayuk Windarti mengatakan, belum menrima laporan terkait permasalahan itu. Namun, mencoba menelusuri yang terjadi di lapangan.

‘’Kami tetap kawal untuk tahu titik terang sehingga lebih baik kedepannya. Hanya saja kami juga tunggu laporannya agar tepat tindakannya sesuai regulasi,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek Kradenan, Iptu Umbaran Wibowo mengatakan, hanya mendapatkan surat pemberitahuan untuk warga yang melaksanakan aksi. Namun, untuk laporan masalah tersebut belum ada di meja kerja kepolisian. ‘’Saat ini belum ada laporan masuk. Hanya, pemberitahuan aksi saja,’’ terangnya.

Advertisement

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi mengatakan, perlu adanya pengawalan terkait dugaan informasi itu. Dinas terkait dan kecamatan setempat harus koordinasi.

‘’Dilihat dulu posisi seperti apa. Jika terbukti dan valid bisa menempuh ke jalur hukum. Nanti Bupati bisa bertindak secara regulasi atau administratifnya,’’ jelasnya. (hul/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) di Kabupaten Blora dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial belum tergarap maksimal. 

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, usai agenda Rakerda dan Pelantikan Pimpinan Keceamatan Partai golkar se-Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi fokus utama

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk   

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk  

Tercatat 19 desa dari 430 desa/kelurahan belum menerapkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di desa setempat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer