Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nikah Siri Berpotensi Timbulkan KDRT

MM

Ilustrasi KDRT (AInur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi KDRT (AInur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Nikah siri atau secara agama berpotensi besar dalam menyumbang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Juga mengganggu kesehatan dan memangkas hak perempuan khususnya.

Karena tidak ada hak perempuan dan anak terlindungi dalam ikatan pernikahannya. ‘’Nikah siri amat sangat melemahkan perempuan dan anak,” tegas Koordinator Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro Nafidatul Hima Rabu (6/9).

Dia melanjutkan, perempuan dan anak dari nikah siri tidak mendapat hak semestinya. Malah, anak dari nikah siri berpotensi menjadi korban bullying atau penindasan. ‘’Karena masyarakat tidak tahu orang tua anak hasil nikah siri. Pasti dipertanyakan siapa ayahnya,” ujarnya.

Advertisement

Lanjut dia, dampak nikah siri meluas ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Bisa menimbulkan KDRT terhadap perempuan. Hingga terjadi perceraian melemahkan perempuan.

Sebab, istri siri tidak bisa menuntut. Karena tidak ada ikatan atau pernikahan sah di mata hukum negara. ‘’Mereka, perempuan korban KDRT dan anak lemah di mata hukum nantinya. Seperti hak waris pun tidak mereka dapat,” bebernya.

Dia melanjutkan, kasus nikah siri memungkinkan adanya korban. Namun, karena tidak adanya data, sehingga sulit memetakan terjadinya kasus. Kecuali ada laporan dari korban. ‘’Masyarakat dan pemerintah harus hadir Bersama mencegah ini (nikah siri). Meski berat, bukan berarti tidak bisa,” ujarnya.

Advertisement

Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro Solikin Jamik menambahkan, mereka yang menikah secara siri tidak mencatatkan administrasi sesuai hukum formilnya. Rerata dari mereka menikah siri karena poligami terselubung dan usia belum mencukupi.

‘’Mereka mengejar kebenaran materiil sehingga tidak mau mencatatkan ke KUA (kantor urusan agama),” jelasnya.

Dia berpendapat, nikah siri berdampak negatif pada perempuan. Mereka bisa diceraikan hanya melalui pesan singkat media sosial seperti WhatsApp. Menurutnya, perempuan di nikah siri sama sekali tidak memiliki perlindungan.

Bahkan, data pernikahan siri tidak diketahui. Hanya, nikah siri akan mengajukan isbat nikah yang terdata. Yakni, sebanyak 27 perkara hingga Agustus. ‘’Semua penggerak perlindungan perempuan dan anak harus membuat koalisi perempuan anti nikah siri,” sarannya. (yna/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Opini: Polisi Ditangkap Polisi

Opini: Polisi Ditangkap Polisi

KASUS polisi berhadapan dengan sesama polisi menambah catatan panjang penegakan hukum internal kepolisian. Pada April 2010, Susno Duadji dijemput Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di tengah polemik Cicak versus Buaya.

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Pemakzulan merupakan istilah yang sering muncul dalam pembahasan politik dan ketatanegaraan, terutama ketika seorang presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan

Polri Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Kasus Penyadapan, Diduga Hapus File Hasil Penyadapan

Polri Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Kasus Penyadapan, Diduga Hapus File Hasil Penyadapan

Suhermanto menjelaskan, SU sebelumnya masih berstatus sebagai saksi. Namun, berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik memutuskan meningkatkan statusnya menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer