Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Adanya Aplikasi Bantuan Hukum

MM

Ilustrasi Aplikasi Bantuan Hukum (AInur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Aplikasi Bantuan Hukum (AInur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

LAMONGAN, Radar Lamongan - Masih banyak masyarakat bawah yang menghadapi perkara hukum. Hal itu menginisiasi munculnya rancangan peraturan daerah (raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri mengatakan, pihaknya merekomendasikan bagian hukum dapat berkordinasi dengan instansi terkait, dalam penerapan aplikasi bantuan hukum.

‘’Yang diharapkan aplikasi tersebut dapat lebih mudah digunakan, dan dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, terutama bagi masyarakat miskin,’’ tutur politisi F-PAN ini kepada Jawa Pos Radar Lamongan, Kamis (7/9).

Dia mengatakan, konsepnya aplikasi bantuan hukum nantinya bisa terintegerasi. Selain itu, terang Hamzah, nantinya harus ada menu khusus. Isinya bantuan hukum masyarakat miskin. Sehingga, lembaga hukum nantinya dikendalikan langsung oleh Bagian Hukum Pemkab Lamongan. 

Advertisement

‘’Dan di situ disediakan live chat terkait program konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum,’’ ucapnya.

Dia menilai, bantuan hukum bagi masyarakat miskin cukup penting. Sebab, dia mengamati, banyak masyarakat miskin kesulitan untuk mencari keadilan. Sehingga, terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

‘’Kalau dirasa perlu didampingi, maka bisa dilakukan pendapingan oleh kuasa hukum. Paling tidak pemerintah bisa memfasilitasi,’’ imbuhnya.

Advertisement

Senada, Anggota Komisi A DPRD Lamongan, Na’im mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu berhadapan dengan hukum. Menurut dia, mayoritas masih bingung dalam mencari penyelesaian. Sehingga, diakuinya, raperda ini menjadi jawaban permasalahan tersebut.

‘’Bagi kami cukup bagus, tapi bagaimana kemampuan APBD. Jadi kalau sudah ada perda (bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Red), pemerintah wajib mendampingi, jadi semua pembiayaan dari APBD,’’ harapnya. (sip/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer