
LAMONGAN, Radar Lamongan - Masih banyak masyarakat bawah yang menghadapi perkara hukum. Hal itu menginisiasi munculnya rancangan peraturan daerah (raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri mengatakan, pihaknya merekomendasikan bagian hukum dapat berkordinasi dengan instansi terkait, dalam penerapan aplikasi bantuan hukum.
‘’Yang diharapkan aplikasi tersebut dapat lebih mudah digunakan, dan dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, terutama bagi masyarakat miskin,’’ tutur politisi F-PAN ini kepada Jawa Pos Radar Lamongan, Kamis (7/9).
Dia mengatakan, konsepnya aplikasi bantuan hukum nantinya bisa terintegerasi. Selain itu, terang Hamzah, nantinya harus ada menu khusus. Isinya bantuan hukum masyarakat miskin. Sehingga, lembaga hukum nantinya dikendalikan langsung oleh Bagian Hukum Pemkab Lamongan.
‘’Dan di situ disediakan live chat terkait program konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum,’’ ucapnya.
Dia menilai, bantuan hukum bagi masyarakat miskin cukup penting. Sebab, dia mengamati, banyak masyarakat miskin kesulitan untuk mencari keadilan. Sehingga, terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
‘’Kalau dirasa perlu didampingi, maka bisa dilakukan pendapingan oleh kuasa hukum. Paling tidak pemerintah bisa memfasilitasi,’’ imbuhnya.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Lamongan, Na’im mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu berhadapan dengan hukum. Menurut dia, mayoritas masih bingung dalam mencari penyelesaian. Sehingga, diakuinya, raperda ini menjadi jawaban permasalahan tersebut.
‘’Bagi kami cukup bagus, tapi bagaimana kemampuan APBD. Jadi kalau sudah ada perda (bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Red), pemerintah wajib mendampingi, jadi semua pembiayaan dari APBD,’’ harapnya. (sip/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




