Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nasib Perumda Pangan Mandiri Belum Jelas

MM

Ilustrasi Pangan Mandiri (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Pangan Mandiri (Ainur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan Mandiri hingga kini belum dibentuk. Padahal telah terbit Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perumda Pangan Mandiri. Jadi dua tahun berlalu, nasibnya masih belum jelas.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto menyampaikan, sejak 2021 hingga tahun ini Pemkab Bojonegoro memasang penyertaan modal untuk Perumda Pangan Mandiri. Sehingga selama dua tahun ini penyertaan modal itu berakhir menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).

‘’Tahun ini (APBD 2023), pemkab memasang penyertaaan modal (Perumda Pangan Mandiri) sebesar Rp 25,5 miliar,” tutur Sigit.

Advertisement

Karena itu, politikus Partai Golkar itu mendesak agar Perumda Pangan Mandiri secepatnya dibentuk. Sebab, besar harapan membantu mengatasi masalah pangan ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan.

‘’Nantinya peran Perumda Pangan Mandiri untuk mengoptimalisasi penyerapan hasil panen para petani di Bojonegoro,” ujarnya.

Sehingga mampu menyeimbangkan harga bahan pokok seperti beras. Agar masyarakat tidak terbebani ketika harga melambung tinggi. ‘’Mekanismenya Perumda Pangan Mandiri membeli hasil panen untuk disimpan terlebih dahulu. Dan, dijual ketika harga pasaran mulai naik sebagai upaya stabilisasi harga,” bebernya.

Advertisement

Apabila memang saat ini pembentukannya masih dalam proses, Sigit berharap diisi sumber daya manusia (SDM) berkompeten. ‘’Setidaknya SDM yang benar-benar memahami dan menguasai ilmu tata niaga dan bidang pertanian,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, terjadi inflasi. Meski belum signifikan. Pemerintah melalui tim pengendali inflasi seharusnya segera melakukan upaya menekan kenaikan harga. Harga terkini Rp 13.000 per kilogram.

‘’Yang bisa kami lakukan mendorong pemkab maupun bulog (badan urusan logistik) melakukan operasi pasar. Serta, memberi instruksi agar bahan pokok khususnya beras dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET),” jelasnya.

Sementara itu, pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD  pernah menanyakan perihal progres pembentukan Perumda Pangan Mandiri kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Nurul Azizah.

‘’Saat ini masih dalam proses (pembentukan Perumda Pangan Mandiri),” ujar Nurul saat rapat banggar bersama TAPD terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada 20 Juli lalu. (yna/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer