
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Angka pasangan nikah di bawah tangan atau nikah siri di Kabupaten Bojonegoro meningkat. Pada 6 bulan pertama pada 2023, terdapat 24 pengajuan isbat. Angka itu meningkat dua kali lipat dibanding 2022, pada 6 bulan pertama 11 pengajuan.
Hal tersebut berpotensi merugikan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui negara.
Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Nafidatul Hima mengatakan, praktik pernikahan siri bisa merugikan bagi wanita, hingga anak yang lahir dari pernikahan siri. Berpotensi terjadi penelantaran, bahkan kekerasan baik secara psikis dan ekonomi.
Karena tidak adanya kejelasan status perempuan sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum. Bila dalam keluarga tersebut terjadi perceraian, maka tidak memiliki kekuatan hukum. ‘’Bahkan ketika suami meninggal dunia, maka tidak memiliki ahli waris,” ungkapnya.
Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, berdasarkan data dari PA Bojonegoro 2022 selama 6 bulan pertama tercatat sebanyak 11 pengajuan. Kemudian, pada 2023 naik 24 perkara pengajuan isbat selama 6 bulan terakhir.
Meski isbat artinya mengesahkan pernikahan. ‘’Namun belum tercatat dan belum berkekuatan hukum yang diakui oleh administrasi negara,” ungkapnya.
Solikin menambahkan, bila keluarga tersebut terjadi perceraian, maka tidak bisa mendapatkan hak-hak pasca perceraian. Bahkan ketika suami meninggal dunia, anak tersebut tidak termasuk ahli waris. Maka hal itu dapat merugikan pihak wanita dan anak.
Apalagi, Kepastian hukum sendiri diperlukan ketika anak-anak sudah masuk usia sekolah. ‘’Karena akta kelahiran atas nama ibu, tentunya menjadi problem di dalam kehidupan bermasyarakat,” bebernya. (dan/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



