Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target Kinerja Tiap Desa Harus Dibedakan

MM

Ilustrasi Terget Desa (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Terget Desa (Ainur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Target kinerja setiap desa harus dibedakan. Khususnya, perihal syarat pengajuan pencairan alokasi dana desa (ADD) mengacu pada realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P-2). Sebab, jumlah wajib pajak (WP) dan besaran PBB P-2 tiap desa jelas berbeda.

‘’Bukan hanya kali ini (ADD belum cair akibat belum terealisasi PBB P-2). Sebenarnya sudah terjadi sejak 2022, bahkan sebelumnya,” ujar Sekjen Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Edy Sunarto, kemarin (17/8).

Sebelumnya, tujuh desa di Kecamatan Bojonegoro belum bisa mencairkan ADD tahap dua lantaran proposal pengajuan dikembalikan karena belum lunas PBB P-2. Padahal, pencairan ADD digunakan membayar penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan pembangunan.

Advertisement

‘’Karena urusan perut tentu banyak yang bertanya dan mengharapkan kapan dibayarkan,” ujar Edy.

Dia menyarankan, setiap desa harus dibedakan target kinerjanya. Karena mereka memiliki kasus berbeda dalam pelunasan dan pembayaran PBB P-2. Seperti jumlah wajib pajak. ‘’Rerata kendalanya, pihak desa tidak mengetahui data alamat dan nomor telepon wajib pajak yang baru,” bebernya. Sehingga, menghambat pembayaran PBB P-2 sesuai syarat pencairan ADD.

Menurutnya, wajib pajak yang belum diketahui datanya harus dipisahkan dari target kinerja. Misal di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas ada 100 WP dan 30 di antaranya belum diketahui. Jadi, target kinerja pelunasan seharusnya 70 wajib pajak. Sedangkan, 30 wajib pajak belum diketahui tersebut dinonaktifkan.

Advertisement

‘’Ini sudah pernah dibahas. Dan, katanya sesuai peraturan menunggu dua sampai tiga tahun,” kata Kades Tikusan, Kecamatan Kapas tersebut.

Dia mengusulkan, guna mencegah kasus serupa terjadi, idealnya para notaris ketika mengurus jual beli tanah harus memberi tembusan ke pemerintah desa (pemdes). Agar data kepemilikan tanah dapat diketahui. Serta, Pemkab dan OPD terkait harus bersinergi mencari solusi agar masalah seperti ini tidak terulang kembali.

‘’Serta, ada potensi masalah apabila tanah sebelumnya milik perorangan dan dijual menjadi tanah kavling. Seperti sertifikat masih satu nama belum dipecah. Ini berpotensi terjadi masalah lagi, jadi BPN harus hadir di sini,” tegasnya.  (yna/bgs)

Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menuntaskan pencairan 100 persen alokasi Dana Desa (ADD) non-Siltap atau di luar penghasilan tetap perangkat desa.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Sejumlah pemerintah desa (pemdes) mengajukan evaluasi rancangan peraturan desa (raperdes) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (P-APBDes) guna memenuhi penghasilan tetap (siltap).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer