Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Empat Raperda Diharmonisasi Kemenkumham, Berikut Penjelasan DPRD Bojonegoro

KM
BAHAS REGULASI: Pansus DPRD sedang membahas raperda bankum, payung hukum itu sudah diharmonisasi dengan Kemenkumham Jatim. (ISTIMEWA FOR RDR.BJN)
BAHAS REGULASI: Pansus DPRD sedang membahas raperda bankum, payung hukum itu sudah diharmonisasi dengan Kemenkumham Jatim. (ISTIMEWA FOR RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro pastikan empat rancangan peraturan daerah (raperda) telah diharmonisasi.

Ketua Bapemperda DPRD Sutikno menyampaikan, tak hanya fasilitasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, tapi juga harmonisasi dengan Kemenkumham Jatim.

Empat raperda di antaranya raperda bantuan hukum (bankum), raperda kawasan tanpa rokok (KTR), raperda pengelolaan arsip, dan raperda perubahan pengelolaan sampah. Dari hasil fasilitasi dan harmonisasi, raperda bankum disarankan judulnya diubah. ''Semula raperda bankum bagi masyarakat miskin berubah menjadi raperda pengelokasian anggaran penyelenggaraan bankum,” katanya.

Advertisement

Meski ada perubahan judul, Sutikno mengatakan, pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) tetap bisa dilanjutkan. ''Jadi tidak perlu dibahas dari awal,” tambahnya.

Menurut Kemenkumham Jatim, kata dia, bankum merupakan kebijakan vertikal, sehingga sudah diakomodir oleh pemerintah pusat yang mana sudah diatur di UU Bankum.

Sehingga bisanya pemkab sinkronisasi aturan di atasnya melalui regulasi pengalokasian anggaran untuk bankum. Sasaran penerima bankum tetap masyarakat miskin di Bojonegoro,” imbuhnya.

Advertisement

Tentunya nanti bakal ada dinamika selama proses pembahasan raperda bankum tersebut. Yakni, antara tim pansus 1 dengan eksekutif. Dari pihak kemenkumham juga telah memberikan referensi regulasi guna menyempurkan raperda bankum tersebut,” beber politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sementara itu, tiga raperda lainnya pun masih dibahas di tingkat pansus. Harapannya berjalan lancar dan bisa disahkan tahun ini. Seperti raperda KTR masih ada ruang bagi setiap stakeholder  memberikan masukan ketapa tim pansus 2 agar raperda KTR benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (bgs/msu)

Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer