Empat Raperda Diharmonisasi Kemenkumham, Berikut Penjelasan DPRD Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro pastikan empat rancangan peraturan daerah (raperda) telah diharmonisasi.
Ketua Bapemperda DPRD Sutikno menyampaikan, tak hanya fasilitasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, tapi juga harmonisasi dengan Kemenkumham Jatim.
Empat raperda di antaranya raperda bantuan hukum (bankum), raperda kawasan tanpa rokok (KTR), raperda pengelolaan arsip, dan raperda perubahan pengelolaan sampah. Dari hasil fasilitasi dan harmonisasi, raperda bankum disarankan judulnya diubah. ''Semula raperda bankum bagi masyarakat miskin berubah menjadi raperda pengelokasian anggaran penyelenggaraan bankum,” katanya.
Meski ada perubahan judul, Sutikno mengatakan, pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) tetap bisa dilanjutkan. ''Jadi tidak perlu dibahas dari awal,” tambahnya.
Menurut Kemenkumham Jatim, kata dia, bankum merupakan kebijakan vertikal, sehingga sudah diakomodir oleh pemerintah pusat yang mana sudah diatur di UU Bankum.
Sehingga bisanya pemkab sinkronisasi aturan di atasnya melalui regulasi pengalokasian anggaran untuk bankum. Sasaran penerima bankum tetap masyarakat miskin di Bojonegoro,” imbuhnya.
Tentunya nanti bakal ada dinamika selama proses pembahasan raperda bankum tersebut. Yakni, antara tim pansus 1 dengan eksekutif. Dari pihak kemenkumham juga telah memberikan referensi regulasi guna menyempurkan raperda bankum tersebut,” beber politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sementara itu, tiga raperda lainnya pun masih dibahas di tingkat pansus. Harapannya berjalan lancar dan bisa disahkan tahun ini. Seperti raperda KTR masih ada ruang bagi setiap stakeholder memberikan masukan ketapa tim pansus 2 agar raperda KTR benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (bgs/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




