Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanti Keberanian Bojonegoro Mengesahkan Perda KTR

M
Penulis: M. Nurkhozim❯
CUKAI TEMBAKAU: Pekerja perusahaan rokok sedang mengolah tembakai menjadi rokok, Pemkab Bojonegoro mendapatkan DBHCHT 2025 sebanyak Rp 119 miliar.
CUKAI TEMBAKAU: Pekerja perusahaan rokok sedang mengolah tembakai menjadi rokok, Pemkab Bojonegoro mendapatkan DBHCHT 2025 sebanyak Rp 119 miliar.

RADAR BOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih dibahas antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Namun, masyarakat terbelah menyikapi hal itu. Ada yang setuju dan ada yang menolak.


Advertisement

Kalangan industri rokok, mulai pengusaha hingga buruh pabrik rokok, kompak menolaknya. Mereka khawatir Perda KTR bisa mengganggu pendapatan mereka. Namun, banyak juga yang menyetujui Perda KTR disahkan.

“Perda KTR adalah harapan untuk hidup sehat masyarakat Bojonegoro, khususnya dari paparan asap rokok pasif. Dan tentu ini satu langkah maju yang harus kita sambut baik dalam konteks hidup sehat di masyarakat,” kata Ketua Yayasan Teras Center Nusantara, Achmad Imam Fatoni.

Menurut dia, meskipun Bojonegoro termasuk salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang terlambat dalam mengesahkan Perda KTR, ini adalah langkah baik untuk memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat.

Advertisement

Ada beberapa dampak positif jika Perda KTR disahkan, yakni: perlindungan kesehatan masyarakat, terciptanya udara bersih di ruang publik dari asap dan bau puntung rokok, serta menekan angka perokok pemula, terutama bagi para pelajar.

“Namun, ketika nanti perda sudah disahkan, jangan hanya menjadi formalitas saja atau terkesan menggugurkan amanat UU No. 36 Tahun 2009. Tentu masyarakat menunggu penerapan dan penindakan secara serius dari Pemerintah Bojonegoro,” terangnya.

Terkait dampak ekonominya, lanjutnya, tentu Pemerintah Bojonegoro berupaya serius dalam mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi. Pemerintah juga memastikan tidak ada pembatasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan kontraksi ekonomi, atau munculnya efek domino terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan kebijakan. (zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rokok Ilegal Disisir di Dander, Petugas Nihil Temuan

Rokok Ilegal Disisir di Dander, Petugas Nihil Temuan

Peredaran rokok ilegal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro bersama Bea Cukai dan tim gabungan menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kecamatan Dander,

Event Pemkab Bojonegoro Tak Lagi Terpusat Di Kota

Event Pemkab Bojonegoro Tak Lagi Terpusat Di Kota

Gelaran event di Bojonegoro bakal semakin merata. Pemkab Bojonegoro tidak lagi memusatkan kegiatan di wilayah perkotaan. Ke depan, sejumlah agenda hiburan dan festival akan lebih banyak digelar di tingkat kecamatan hingga desa.

Geopark Bojonegoro Berstatus UNESCO Global Geopark

Geopark Bojonegoro Berstatus UNESCO Global Geopark

Hasil Sidang Council UNESCO Global Geopark (UGGp) ke-11 di Kantor UNESCO, Paris, Prancis, Senin (2/11). Geopark Bojonegoro resmi mendapat pengakuan internasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer