
Bojonegoro masuk sepuluh besar kabupaten rawan tinggi penyalahgunaan wewenang berdasar unggahan akun Instagram Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Juga pelanggaran netralitas para ASN selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ini rentan.
MENURUT Bawaslu RI, Pilkada di Bojonegoro berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang sekaligus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Hal ini diperkuat dengan adanya penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Bojonegoro. Setidaknya, sejak Mei hingga Jum'at (6/9) terdata enam kasus ditangani. Rinciannya, tiga temuan dan tiga lainnya laporan. Seluruh kasus perihal netralitas.
’’Dari enam kasus (perihal netralitas), empat di antaranya terbukti,” tutur Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Bojonegoro Weni Andriani Minggu (8/9). Dia menjelaskan, empat kasus terbukti.
Di antaranya dugaan pelanggaran netralitas ASN seorang guru di Kecamatan Sumberrejo dengan membuat video dan memasang banner salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) Nurul Azizah.
Dan, dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa (Kades) Kabalan, Kecamatan Kanor Serta, penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat dengan memasang banner Wahono-Nurul di kantor kades.

Kemudian, dugaan pelanggaran netralitas Kades Mayangkawis, Kecamatan Balen dengan bentuk pengajian umum berorasi untuk memilih Nurul Azizah.
’’Sedangkan, dua kasus lainnya yang tidak terbukti itu dugaan pelanggaran netralitas Perangkat Desa/Kecamatan Malo dan penyelanggara pilkada desa setempat,” imbuh Weni. Dia mengatakan, seluruh kasus sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat rekomendasi ke instansi terkait.
Menurutnya, untuk netralitas kades direkomendasikan ke Penjabat (Pj) Bupati. Sedangkan, ASN dikirim rekomendasi ke Pj Bupati dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara itu, untuk penyelenggara pilkada dikirim ke komisi pemilihan umum (KPU). ’’Ke Pj Bupati itu sifatnya penerusan,” jelasnya.
Dia menuturkan, dugaan pelanggaran berpotensi bertambah di setiap tahapan. Guna mencegah itu, dia mengaku, telah memberi imbauan di setiap tahapan. ’’Tentunya sebagai upaya kami memberikan imbauan di setiap tahapan,” klaimnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menambahkan, pihaknya sudah melakukan imbauan untuk menjaga netralitas termasuk kades. Di antaranya dengan berkirim surat larangan mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bapaslon.
’’Bawaslu Bojonegoro sudah mengimbau di mana kami berkirim surat ke semua kades se-bojonegoro,” kata pria kerap disapa Hans itu.
Koordiv Hukum dan Pengawasan KPU Bojonegoro Sholihudin membenarkan, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari bawaslu untuk menindaklanjuti adhoc di dalam wewenangnya yang melakukan pelanggaran. Namun, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri maka proses berhenti.
’’Jika penyelenggara atau adhoc masih menjabat, maka ditindaklanjuti. Tapi, jika tidak lagi menjadi, maka tidak ditindaklanjuti. Sejauh ini, ada satu dari Desa Kabalan, Kecamatan Kanor. Namun, sudah mengundurkan diri dan SK (surat keputusan) tertanda tangan kades,” jelasnya. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




