Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bojonegoro Periode Baru Diwarisi Tujuh Raperda, Rerata Raperda Usulan Pemkab

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

 

DPRD BARU: Anggota DPRD Bojonegoro foto bersama usai dilantik Rabu (21/8). Wakil rakyat periode 2024-2029 itu diwarisi tujuh raperda oleh DPRD periode sebelumnya. (M. NURCHOLIS/RADAR BOJONEGORO)
DPRD BARU: Anggota DPRD Bojonegoro foto bersama usai dilantik Rabu (21/8). Wakil rakyat periode 2024-2029 itu diwarisi tujuh raperda oleh DPRD periode sebelumnya. (M. NURCHOLIS/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Anggota DPRD Bojonegoro periode 2024-2029 yang baru dilantik Rabu (21/8) siang, mendapat warisan dari wakil rakyat periode sebelumnya. Yakni, tujuh rancangan peraturan daerah (raperda).

Sebab, belum tuntas dibahas hingga purna. ‘’Di tahun sebelumnya banyak raperda sudah disahkan,” kata Staf Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Bojonegoro Ari Suhikto.

Berdasar data sekretariat DPRD, pada 2019-2023 sebanyak 37 raperda disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Sedangkan, untuk 2024, ada 12 perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

Advertisement

Rinciannya lima telah dibahas dengan tiga di antaranya sudah ditetapkan dan dua sisanya proses fasilitasi gubernur. ‘’Jadi, masih ada tujuh raperda belum dibahas,” tegasnya.

Tujuh raperda itu meliputi raperda tentang dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah; raperda tentang pengarusutamaan gender (PUG); raperda tentang perlindungan perempuan dan anak; dan raperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja informal.

Disusul raperda tentang penyertaan modal pendirian perusahaan umum daerah Bojonegoro pangan mandiri; raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Bojonegoro 2025-2045; serta anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2025. ‘’Rerata raperda dari inisiatif eksekutif (pemkab),” beber dia.

Data dan Ilustrasi Raperda Warisan DPRD
Data dan Ilustrasi Raperda Warisan DPRD

Advertisement

Sementara itu, raperda inisiatif DPRD hanya ada dua, satu proses fasilitasi gubernur dan satu lainnya belum masuk masih proses dan belum dibahas.

‘’SK (surat keputusan) gubernur tentang anggota DPRD 2024-2029 diterima 16 Agustus. Berlaku ketika SK dibacakan. Jadi, tadi terlantik langsung menjabat sebagai anggota dewan,” jelas dia ketika ditemui di ruang kerjanya lantai satu gedung DPRD Bojonegoro.

Dikonfirmasi terpisah, anggota dewan daerah pemilihan (dapil) 4 dari Partai Manat Nasional (PAN) Moch. Choirul Anam mengatakan, terkait tujuh raperda belum rampung bukan hanya tugas DPRD baru tapi bagian komitmen semua nggota dewan yang telah sumpah jabatan. Menurutnya, sebagai anggota dewan baru perlu mengkaji sejuah mana urgensinya.

‘’Jika memang berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat harus segera diselsaikan. Karena itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kamu untuk masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.

Anggota dewan daerah dapil 1 dari PKB Mustakim menambahkan, siap mempelajari dengan maksimal perihal raperda belum rampung. Alasannya untuk menentukan langkah selanjutnya.

Ketika disinggung apakah langsung masuk kantor alias ngantor hari ini, dia mengatakan, iya. ‘’Iya dong,” tulisnya melalui pesan WhatsApp. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer