Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proses PAW Dua Anggota DPRD Bojonegoro Terganjal

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Ilustrasi kursi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi kursi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses pergantian antarwaktu (PAW) dua anggota DPRD Bojonegoro terganjal.

Dua anggota dewan bakal PAW yakni Agus Suprayitno dari Partai Perindo, dan Hidayatus Sirot dari Partai Garuda.

‘’Belum ada (surat dari gubernur),’’ ujar Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar kemarin (13/11).

Advertisement

Dua anggota dewan bakal PAW yakni Agus Suprayitno dari Partai Perindo, dan Hidayatus Sirot dari Partai Garuda.

Untuk Partai Perindo belum mendapat surat dari gubernur. Sedangkan, Partai Garuda belum memenuhi syarat pengajuan PAW.

Sesuai pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2017, PAW anggota dewan menggunakan sistem informasi manajemen PAW.

Advertisement

KPU berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur, atau bupati untuk mendapatkan salinan keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan setelah peresmian keanggotaan PAW.

Umar sapaan akrabnya melanjutkan, untuk Partai Perindo saat ini masih masa gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Tergugat Partai Perindo sedangkan, penggugat Agus Suprayitno. ‘’Untuk Partai Garuda baru surat yang masuk. Pengajuan (PAW) belum lengkap,’’ bebernya.

Dia menjelaskan, harus pengajuan baru atas perpindahan sebagai dasar pemberhentian anggota dewan.

Untuk PAW, lanjut Umar, paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Sesuai Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, PAW tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan yang digantikan kurang dari enam bulan sejak surat permintaan PAW.

Artinya pelaksanaan PAW hanya tersisa sekitar tiga bulan. ‘’Benar (lebih cepat lebih baik). Tidak harus menunggu berbulan-bulan,’’ ujarnya.

Apabila semua persyaratan lengkap dan terpenuhi. Proses PAW tidak mempengaruhi kinerja anggota dewan. Karena DPRD menggunakan sistem kolektif kolegial atau tanggung jawab bersama dengan musyawarah untuk mufakat. ‘’Tidak berpengaruh. DPRD kolektif kolegial,’’ katanya. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu juga berharap KPU Kabupaten Blora dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas pemilu tersebut, dalam proses pemutakhiran data parpol.

 Jadi Legislator Hanya Bermodal 360 Suara, Putri Aruri Bakal Terima PAW Supriedi

Jadi Legislator Hanya Bermodal 360 Suara, Putri Aruri Bakal Terima PAW Supriedi

Teka-teki pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Demokrat akhirnya terkuak. Putri Aruri Risnawati selangkah lagi menjadi legislator. Bukan dengan modal suara banyak, melainkan hanya 360 suara.

11 Desa di Blora Masih Dipimpin Pj Kades

11 Desa di Blora Masih Dipimpin Pj Kades

Sebanyak 11 desa di Blora masih belum memiliki kepala desa (kades) definitif. Kekosongan jabatan tersebut untuk sementara diisi penjabat (Pj) kades agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer