Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sembilan Desa di Bojonegoro Dilarang Gelar Pilkades

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯

 

Ilustrasi pilkades (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi pilkades (Ainur Ochiem/RDR.BJN)


Advertisement

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sembilan desa di Bojonegoro mengalami kekosongan jabatan kepala desa (kades) definitif. Namun, desa-desa itu dilarang menggelar pemilihan kepala desa hingga perhelatan pilkada 2024 selesai.

‘’Tidak boleh menyelenggarakan pilkades hingga selesainya pemilu dan pilkada tahun depan," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Andri Firnandi.

Advertisement

Berdasar data Dinas PMD, sembilan jabatan kades definitif mengalami kekosongan. Rinciannya enam desa diisi penjabat (Pj) kades. Meliputi Desa/Kecamatan Kapas; Desa Deling, Kecamatan Sekar; Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu; Desa Bungur, Kecamatan Kanor; Desa Kanten, Kecamatan Trucuk; dan Desa Mojorejo, Kecamatan Kedungadem.

Sedangkan, tiga desa lainnya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) kades. Yakni Desa Sumbangtimun, Kecamatan Trucuk; Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno; dan Desa Punggur, Kecamatan Purwosari.

Andri menjelaskan, sembilan desa tersebut tidak diperkenankan menyelenggaran pilkades sesuai Moratorium Menteri Dalam Negeri (Mendagro) Nomor 100.3.5.5/244/SJ. Meski kades meninggal atau terjerat kasus hokum, penyelenggaraan pilkades seperti pergantian antarwaktu (PAW) tidak diperbolehkan sejak 1 November 2023. Alasannya menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan sesuai moratorium.

Advertisement

‘’Jika diselenggarakan sebelum 1 November masih bisa. Kalau lebih dari itu harus menunggu tahapan pemilu dan pilkada selesai,” tegasnya.

Pemilu diselenggarakan serentak pada 14 Frebuari 2024. Sedangkan, pilkada serentak sekitar November 2024. Sehingga, lanjut dia, pilkades dapat diselenggarakan sekitar 2025 mendatang.

‘’Kemungkinan besar diselenggarakan serentak pada 2025,” bebernya.

Sementara itu, Plt Kades Lebaksari, Kecamatan Baureno Nehru menyampaikan, jabatan kades belum diisi oleh Pj karena masih proses pengajuan. Menurut dia, tidak ada kendala pelayanan masyarakat terkait administrasi.

Namun, dalam proses pencairan anggaran dana bagi desa seperti dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bahkan bantuan langsung tunai (BLT) DD belum bisa dilakukan.

‘’Belum bisa (mengajukan pencairan) karena masih menunggu Pj. Karna terkait pencairan apapun itu Plt tidak bisa. Kewenangannya terbatas,” ujarnya. (yna/zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) di Kabupaten Blora dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial belum tergarap maksimal. 

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, usai agenda Rakerda dan Pelantikan Pimpinan Keceamatan Partai golkar se-Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi fokus utama

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk   

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk  

Tercatat 19 desa dari 430 desa/kelurahan belum menerapkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di desa setempat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer