Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengemplang Pajak Rp 2,7 Miliar Buron

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
LIMPAHKAN BERKAS: Dirjen Pajak Jatim II melimpahkan berkas perkara pidana perpajakan ke Kejari Bojonegoro Kamis (26/10). Tersangka masih buron.(IST/RDR.BJN)
LIMPAHKAN BERKAS: Dirjen Pajak Jatim II melimpahkan berkas perkara pidana perpajakan ke Kejari Bojonegoro Kamis (26/10). Tersangka masih buron.(IST/RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Direktorat Jenderal Pajak (Pajak) Jawa Timur (Jatim) II melimpahkan berkas perkara pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kamis (26/10). Namun, tersangka berinisial SLM (Slamet) in absentia alias mangkir. Diketahui, tersangka mengemplang pajak sekitar Rp 2,7 miliar.

Tersangka merupakan Direktur PT BBM berdomisili di Sidoarjo dan PT RPM berdomisili di Bojonegoro.

Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II Mahanto Aminanto menyampaikan, bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap atau p-21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Advertisement

‘’Hari ini (kamis), kami secara paralel melimpahkan berkas perkara dengan tersangka SLM ke Kejari Sidoarjo dan Kejari Bojonegoro,” ungkapnya.

Mahanto menerangkan, PT BBM dan PT RPM bergerak di bidang usaha perdagangan bahan bakar minyak (solar). Melalui dua PT tersebut, tersangka melakukan tindak pidana perpajakan periode 2018-2019.

‘’Tersangka menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS). Lalu, menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut,” bebernya di kantor Kejari Bojonegoro kamis (26/10).

Advertisement

Tersangka juga melaporkan SPT masa PPN tidak akurat. Yakni, menggunakan faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak.

‘’Hal itu berakibat kerugian pendapatan negara sebesar Rp 2,3 miliar melalui PT BBM dan Rp 377,4 juta melalui PT RPM,” terangnya.

Perbuatan tersangka melanggar UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, bahwa pelimpahan berkas kasus pengemplang pajak ini dilakukan tanpa kehadiran tersangka atau in absentia. Guna mengantisipasi kasus pidana perpajakan terhambat penyelesaiannya, karena tersangka mangkir dan telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

‘’Sesuai ketentuan PP Nomor 50 tahun 2022, pelimpahan berkas ini tetap dapat dilaksanakan. Penanganan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan secara in absentia ini baru kali pertama dilakukan setelah aturan (PP) yang baru tersebut disahkan,” terangnya.  (dan/bgs/msu)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

Pengenaan pajak pembalut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ikut menyoroti.

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun kembali menjadi perhatian setelah pemerintah membuka wacana penyesuaian nilai tersebut. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pr

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi anggaran ikut memengaruhi target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Blora. Tahun ini, target pajak dari sektor tersebut dipatok Rp 5 miliar, dengan salah satu pertimbangannya adalah berkurangnya belanja makanan dan minuman (ma

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer