Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

CV Wahyu Jaya Blora PHK Tiga Karyawan Timbulkan Polemik

A
Penulis: Achmad Syaeroyzi❯
MASIH BUNTU: Pegawai yang di PHK CV Wahyu Jaya dimediasi oleh Dinperinaker Blora belum menemukan titik temu. (ACHMAD SYAEROYZI/RDR.BJN)
MASIH BUNTU: Pegawai yang di PHK CV Wahyu Jaya dimediasi oleh Dinperinaker Blora belum menemukan titik temu. (ACHMAD SYAEROYZI/RDR.BJN)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Upaya mediasi kasus dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK)  tiga karyawan CV Wahyu Jaya buntu di meja mediasi. Pertemuan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Blora masih berakhir tanpa kesepakatan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Blora, Oktaviani Windar K. mengatakan, pihaknya masih mendalami dasar PHK yang diajukan perusahaan. Mediasi akan kembali digelar untuk mencari titik temu antara perusahaan dan pekerja.

‘’Belum ada kesepakatan. Kami masih menunggu komitmen kedua belah pihak untuk dipertemukan kembali. Kalau nantinya tercapai kesepakatan, surat PHK yang sudah diterbitkan masih dimungkinkan untuk dicabut,’’ ujarnya.

Advertisement

Dalam forum mediasi, perwakilan pekerja Ardi menegaskan, perselisihan yang sempat terjadi dengan Area Sales Manager sebenarnya telah berakhir damai di Polsek Blora pada 17 Juli 2026. Karena itu, pekerja menilai PHK yang dijatuhkan perusahaan tidak memiliki alasan yang kuat.

Pekerja juga mengaku mendapat intimidasi sebelum PHK diterbitkan. Mereka menyebut tim audit mendata karyawan yang tetap bekerja maupun yang tidak. Bahkan mendatangi rumah sejumlah pekerja bersama Babinsa. Atas dasar itu, tiga pekerja meminta dipekerjakan kembali dan surat PHK dibatalkan secara administratif.

Advertisement

Di sisi lain, perusahaan menyatakan PHK telah sesuai aturan. Dasarnya adalah Peraturan Perusahaan Pasal 54 Ayat (7) poin 7.27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Menurut perusahaan, pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak berupa tindakan mengancam dan mengintimidasi Area Sales Manager.

Perusahaan juga menyatakan hak-hak pekerja akibat PHK akan dihitung dan disampaikan secara tertulis. Sementara penyelesaian perselisihan akan tetap ditempuh melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku. (ozi/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Siapa yang Berhak Mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Siapa yang Berhak Mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Peserta yang memenuhi syarat bisa memperoleh uang tunai sebesar 60 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan, paling lama enam bulan, serta akses informasi lowongan dan pelatihan kerja.

Kena PHK Jangan Panik, Pekerja Bisa Mengakses JKP dengan Batas Pengajuan Enam Bulan

Kena PHK Jangan Panik, Pekerja Bisa Mengakses JKP dengan Batas Pengajuan Enam Bulan

Di tengah laporan 63.789 pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026, pemahaman mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi penting. Program ini menyediakan perlindungan bagi pekerja yang memenuhi persya

Januari-September 2026, Sebanyak 6.154 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK

Januari-September 2026, Sebanyak 6.154 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK

Jawa Timur masuk tiga besar provinsi dengan jumlah pekerja yang melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumla

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer