Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPMD Blora Lakukan Verifikasi 45 Titik Usulan Bankeuprov Rp 7,9 Miliar

A
Penulis: Achmad Syaeroyzi❯
BERPROSES: Dinas PMD Blora melakukan verifikasi tahap awal di 16 desa yang mencakup 45 titik. (ACHMAD SYAEROYZI/RDR.BJN)
BERPROSES: Dinas PMD Blora melakukan verifikasi tahap awal di 16 desa yang mencakup 45 titik. (ACHMAD SYAEROYZI/RDR.BJN)

Advertisement

 RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora melakukan verifikasi usulan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Bankeuprov) Tahun 2026.

Sekretaris Dinas PMD Blora, Suwiji mengatakan, verifikasi tahap awal dilakukan terhadap usulan dari 16 desa yang mencakup 45 titik kegiatan dengan total nilai anggaran Rp 7,9 miliar. Sebelumnya, Kabupaten Blora telah memperoleh alokasi Bankeuprov sebesar Rp 39,2 miliar untuk 229 titik kegiatan.

"Jika seluruhnya disetujui, total Bankeuprov yang diterima Kabupaten Blora pada 2026 bisa mencapai Rp 47,2 miliar," ujarnya.

Suwiji menjelaskan, besaran bantuan yang diterima setiap desa disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan. Mayoritas bantuan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

"Nilai bantuannya bervariasi. Ada yang sekitar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta, tergantung kebutuhan masing-masing desa," jelasnya.

Advertisement

Ia menuturkan, pelaksanaan kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme swakelola oleh pemerintah desa, sebagai upaya memberdayakan masyarakat setempat. Pelibatan pihak ketiga hanya diperbolehkan apabila desa tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan secara mandiri.

"Prinsipnya tetap swakelola. Pihak ketiga hanya menjadi pilihan terakhir apabila memang diperlukan," tegasnya.

Sebagai bahan evaluasi, pada 2025 Kabupaten Blora menerima Bankeuprov sekitar Rp 83,9 miliar untuk 524 titik kegiatan. Namun, sebanyak 31 titik dengan nilai sekitar Rp 3,1 miliar batal dicairkan karena adanya ketidaksesuaian administrasi, mulai dari nama kegiatan hingga lokasi yang diusulkan.

"Pengalaman tersebut menjadi evaluasi bagi kami. Tahun ini kami berharap seluruh persyaratan administrasi dipenuhi sejak awal sehingga tidak ada lagi bantuan yang gagal dicairkan hanya karena persoalan administrasi," pungkasnya. (ozi/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Desa Drokilo Terima BKKD Rp 4,1 Miliar, Kades Jalani Sidang Korupsi

Desa Drokilo Terima BKKD Rp 4,1 Miliar, Kades Jalani Sidang Korupsi

Penerima BKKD tertinggi itu Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, sedangkan eks kades sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

JPU Siapkan Tuntutan Kades Drokilo

JPU Siapkan Tuntutan Kades Drokilo

Tim Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sedang fokus menyusun berkas tuntutan untuk terdakwa Sutrisno, kades yang diduga menyelewengkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2021-2025.

Warga Nglebak Blora Lanjutkan Perbaikan Jalan

Warga Nglebak Blora Lanjutkan Perbaikan Jalan

Semangat warga Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, untuk memperbaiki akses jalan di kawasan hutan tidak surut meski sebelumnya Sekretaris Desa Nglebak ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan perbaikan jalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer