Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keberlanjutan Program RPL Desa Unnes di Blora Belum Final, Perlu Pembaruan MoU Unnes-Kemendes

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
MAHASISWA RPL: Pegiat desa yang diterima sebaga mahasiswa RPL Desa sedang mengikuti kuliah umum di Unnes. (Lukman hakim/RDR.Blora)
MAHASISWA RPL: Pegiat desa yang diterima sebaga mahasiswa RPL Desa sedang mengikuti kuliah umum di Unnes. (Lukman hakim/RDR.Blora)

 


Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Keberlanjutan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tahap kedua belum final. Pemkab masih menggodok rencana tersebut, sebab perlu perbarui kerja sama dan menyesuaikan nomenklatur baru dari Kementerian Desa (Kemendes).

’’Masih dalam pembahasan karena harus ada MoU kembali antara Kemendes dengan Unnes, karena perubahan nomenklatur Kemendes,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Yayuk Windrati.

Yayuk menegaskan, pihaknya mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa. Terlebih dengan program tersebut, para aparatur desa bisa mempunyai nilai lebih. Saat ini, para mahasiswa sedang menuntaskan tugas akhir.

Advertisement

’’Mahasiswa sekarang semua berproses skripsi, book chapter, artikel, atau proyek desa,” terang dia. Tahun ini masih melanjutkan angkatan 1 yang masih menempuh semester empat. Untuk anggaran subsidi program RPL Desa sudah dibayarkan kepada pihak universitas.

’’Tahun ini sudah dianggarkan dan dibayarkan ke Unnes untuk subsidi dari pemkab,” tambahnya. Sementara, untuk rencana angkatan ke dua program RPL Desa masih belum dimasukkan dalam penganggaran tahun ini.

Advertisement

Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan kesiapan anggaran dan kelancaran pelaksanaan program. ’’Kami masih berkoordinasi dengan TAPD agar RPL tahap dua berjalan lancar,” ujarnya.

DPMD Blora juga telah berkoordinasi dengan Kemendes dan Unnes dalam rangka evaluasi pelaksanaan tahap pertama dan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) untuk tahap kedua. ’’PKS yang baru akan menyesuaikan kondisi terbaru, termasuk revisi Peraturan Bupati,” tuturnya.

Program RPL merupakan kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes), yang memungkinkan perangkat desa untuk kuliah jenjang S-1 selama empat semester sambil tetap menjalankan tugasnya. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Blora Soroti Potensi PADes dari Aset untuk Jaringan Internet

DPRD Blora Soroti Potensi PADes dari Aset untuk Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial di Blora belum tergarap. DPRD Blora mendorong Pemkab Blora memfasilitasi desa menyiapkan regulasi pemanfaatan aset tersebut.

271 Desa di Kabupaten Blora Belum Atur Sewa Jaringan Internet

271 Desa di Kabupaten Blora Belum Atur Sewa Jaringan Internet

Pemanfaatan aset desa untuk jaringan internet komersial di Kabupaten Blora belum memberikan pemasukan bagi pemerintah desa. Dari total 271 desa di Blora, belum ada satu pun yang memiliki peraturan desa (Perdes) sebagai landasan pengaturan

Pemkab Blora Usulkan Anggaran Rp 8,5 Miliar, 242 Desa Bakal Gelar Pilkades 2027

Pemkab Blora Usulkan Anggaran Rp 8,5 Miliar, 242 Desa Bakal Gelar Pilkades 2027

Sebanyak 242 desa di Kabupaten Blora bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2027. Untuk menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, Pemkab Blora mengusulkan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer