Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Desa di Blora Naik Rp 3,6 Miliar

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi Pagu Dana Desa  (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi Pagu Dana Desa (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BLORA, Radar Bojonegoro - Anggaran dana desa (DD) tahun ini melonjak Rp 3,6 miliar dari pagu tahun lalu. Sementara, tercatat baru terdapat empat desa dengan kategori mandiri. DPRD Blora mendorong agar naiknya anggaran harus dibarengi dengan perkembangan desa lebih baik lagi.


Advertisement

Kepala Bidang (Kabid) Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Suwiji memaparkan, pagu DD tahun lalu sebesar Rp 258 miliar. Tahun ini, bertambah Rp 3,6 miliar, menjadi Rp 261,6 miliar.

’’Naiknya mencapai Rp 3.6 miliar dari pagu tahun lalu. Dibagi semua desa di Blora,” terang Suwiji. Kenaikan DD tahun ini, kata dia, karena terdapat kebijakan dari pemerintah pusat dengan pembagian tiap desa yang disesuaikan Kemenkeu.

Dalam pengalokasiannya, desa dituntut memprioritaskan program penanganan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) DD, program pencegahan dan pengananan stunting, dan program ketahanan pangan.

Advertisement

’’Pemerintah desa diharapkan menganggarkan apa yang menjadi program prioritas nasional,” jelasnya. Namun, besaran DD yang mengalami kenaikan belum bisa menambah desa mandiri di daerah. Suwiji memaparkan hanya tercatat empat desa yakni Desa Sidorejo, Desa Sogo, Desa Japah dan Desa Mendenrejo. ’’Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal saat ini tidak ada,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi mengatakan, kenaikan DD harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, pembangunan, dan tanggung jawab. Sehingga, dapat mengangkat status desa menjadi lebih baik. Dari yang berkembang menjadi maju. Desa kategori maju menjadi mandiri.

’’Pemdes harus lebih inovatif membangun desa di saat DD bertambah tahun ini,” ungkapnya. Politikus Partai Golkar tersebut juga mengharapkan pengelolaan dilakukan dengan benar. Tidak kalah penting ialah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan diperketat. Sehingga, celah korupsi DD bisa dihindari. (luk/bgs)

Advertisement

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) di Kabupaten Blora dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial belum tergarap maksimal. 

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, usai agenda Rakerda dan Pelantikan Pimpinan Keceamatan Partai golkar se-Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi fokus utama

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk   

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk  

Tercatat 19 desa dari 430 desa/kelurahan belum menerapkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di desa setempat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer