RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto mendorong DPRD kabupaten untuk semakin aktif memperjuangkan kepentingan daerah.
Tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah, tetapi juga membawa persoalan daerah ke pemerintah pusat. Khususnya Blora.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Blora itu mengatakan, DPRD memiliki posisi penting dalam menyuarakan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Terlebih, berbagai kebijakan pusat memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam menjalankan pembangunan.
Baca Juga: Suku Bunga Naik, ADKASI Soroti Nasib UMKM Lokal
Salah satunya berkaitan dengan transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, persoalan fiskal daerah harus menjadi perhatian bersama karena kemampuan keuangan daerah sangat menentukan keberlangsungan berbagai program pembangunan.
‘’Kita adalah bagian dari pemerintah,” ujar Siswanto.
Karena itu, menurutnya, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah secara langsung kepada pengambil kebijakan.
‘’ADKASI akan mengambil langkah dialogis dan konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kita terus melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait,” ujarnya.
Menurutnya, perjuangan tersebut penting agar persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten tidak berhenti menjadi pembahasan di daerah. Aspirasi harus dibawa ke tingkat pusat agar mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan.
‘’Kita ingin berbagai persoalan daerah bisa disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan,” tegas Siswanto.
Ia mengatakan, dorongan tersebut cukup relevan bagi Kabupaten Blora. Sebab, daerah menghadapi tantangan fiskal yang membuat ruang gerak APBD semakin terbatas.
‘’Sementara kebutuhan pembangunan masih cukup besar, mulai infrastruktur, pelayanan publik, pertanian hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui, kondisi tersebut membuat DPRD Blora tidak cukup hanya berkutat pada pembahasan anggaran. ‘’Fungsi pengawasan juga dituntut semakin tajam untuk memastikan anggaran yang terbatas benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong DPRD kabupaten di seluruh Indonesia untuk naik kelas. Bima menilai, peningkatan kapasitas DPRD bukan sekadar soal kewenangan.
Baca Juga: ADKASI Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Kembali Rencana Pemotongan Dana Transfer TKD
Lebih jauh, DPRD harus mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. ‘’Saya sepakat, kami sepakat, Pak Menteri sepakat bahwa DPRD ini harus naik kelas,” tegas Bima.
Dia menyebut, DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman. Fungsi pengawasan harus mampu mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bima juga mengingatkan DPRD agar tidak hanya melihat APBD berdasarkan besaran anggaran maupun tingkat serapan. ‘’Serapan itu hanya angka. Pertanyaannya adalah dari angka-angka tersebut, apa yang dirasakan dan apa yang dihasilkan. Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat,” kata Bima.
Pesan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Blora. Di tengah keterbatasan fiskal, pengawasan terhadap APBD harus semakin berbasis hasil.
‘’Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (hul/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah